BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Bakal Hapus Pengadaan Tak Bermanfaat

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyisir seluruh shopping nan dilakukan pada 2025 sebagai upaya efisiensi anggaran. BGN menegaskan tidak bakal mengulangi pengadaan nan dinilai kurang berfaedah alias tidak memberikan akibat langsung terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pihaknya tengah mengevaluasi seluruh pengeluaran nan dilakukan sepanjang 2025. Hasil pertimbangan tersebut bakal menjadi dasar penyusunan anggaran dan program kerja ke depan.

"Secara umum, semua nan sudah dikeluarkan pada 2025 sudah kami sisir satu per satu," kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, jika pada 2026 terdapat rencana shopping dengan keluaran alias faedah nan sama seperti pengadaan pada 2025, maka anggaran tersebut tidak bakal dieksekusi kembali.

"Kalau di 2026 ini ada shopping BGN nan output-nya kurang lebih sama dengan nan di 2025, itu di 2026 tidak bakal kami eksekusi. Itu salah satu corak efisiensi juga," ujarnya.

Salah satu nan sempat menjadi sorotan publik adalah pengadaan motor listrik BGN untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci satu per satu jenis peralatan nan sedang dievaluasi.

Ia hanya menegaskan BGN bakal memaksimalkan pemanfaatan peralatan nan sudah terlanjur dibeli pada 2025. Sementara itu, untuk pengadaan baru, lembaganya bakal lebih selektif agar tidak mengulang shopping nan dinilai kurang memberikan manfaat.

"Kami tidak mau mengulangi juga shopping nan kurang bermanfaat, apalagi tidak bermanfaat, seperti nan terjadi pada 2025. Itu salah satu corak efisiensi anggaran," katanya.

Sari juga mengungkapkan sebagian anggaran BGN saat ini telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui sistem tertentu. Karena itu, sejumlah rencana shopping tidak bisa langsung dieksekusi tanpa persetujuan lebih lanjut.

"Di beberapa mata anggaran itu sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO nan masuk di BA BUN, itu adalah corak blokir. Jadi tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula anggaran nan masuk dalam kategori direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin khusus. Menurutnya, kondisi tersebut membikin total anggaran efektif nan dapat digunakan BGN saat ini sudah berkurang dari pagu awal.

"Jadi sekarang ini sudah ada angkanya nan memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan Rp268 triliun lagi, lantaran tadi sudah diambil," imbuhnya.

(bel/aik)