Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut tengah mengkaji penyesuaian ulang penerima faedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kemungkinan mengeluarkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari daftar penerima. Khususnya, golongan dengan kategori ekonomi lebih bisa alias “high class”.
Arum mengatakan perihal ini dilakukan seiring pertimbangan terhadap efektivitas penyaluran anggaran serta kebutuhan intervensi gizi nan lebih terarah.
“Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa itu proses nan biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima faedah 81,5 juta, itu 2027,” kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Ia menjelaskan, pemerintah tetap bakal melakukan beragam langkah perbaikan, termasuk refocusing penerima faedah program.
“Namun tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun bakal terus melakukan langkah-langkah perbaikan,” ujarnya.
Salah satu konsentrasi utama, kata dia, adalah penajaman kembali sasaran penerima faedah agar intervensi gizi lebih efektif.
“Salah satu langkah perbaikan nan kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian nan lain nan intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan,” kata Arum.
“Misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lampau sampai dengan 2 tahun itu kelak ada intervensi gizi, lampau sampai dengan usia selanjutnya. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat,” sambungnya.
Ia menyebutkan, sejumlah skema efisiensi tetap terus dihitung, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah penerima manfaat.
“Nah, beberapa perihal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara nomor kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi nan jelas bakal ada efisiensi lagi,” ujarnya.
Arum pun menyinggung contoh golongan penerima nan dinilai perlu dievaluasi, termasuk siswa SMA dari golongan ekonomi menengah atas.
“Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA mungkin nan duit sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya. Mungkin nan high class gitu itu tidak perlu lagi,” kata dia.
Ia menyebut, langkah tersebut berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat, namun tidak menghilangkan prinsip program intervensi gizi pemerintah.
“Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah bakal berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu nan terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan prinsip dari intervensi gizi nan dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Arumsari menegaskan, refocusing dilakukan agar support lebih tepat sasaran dengan akibat anggaran nan lebih efisien.
“Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan agar memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan nomor anggaran nan semakin turun. Itu nan keluar ke penerima manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, akibat penyesuaian tersebut juga bakal berkapak pada penataan ulang dapur penyedia makanan.
“Nah, bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur itu kan dampaknya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima faedah dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita bakal tata ulang,” ujarnya.
Menurutnya, pertimbangan juga mencakup kualitas dan standar operasional dapur agar sesuai ketentuan teknis penyediaan makanan bergizi.
“Termasuk masalah kualitas dapur lantaran tidak masuk logika ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas nan baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan norma gimana flow of cooking nan baik dan sebagainya lah. Itu kelak adalah salah satu akibat dari refocusing,” kata Arum.
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·