BGN Akui Data Dapur MBG Berbeda-beda Antar Deputi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengakui adanya perbedaan info antar kedeputian mengenai jumlah dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kondisi ini membikin BGN melakukan penyelarasan info dengan pedoman transaksi finansial sebagai referensi utama.

“Jadi waktu saya datang ke BGN, kami kan ada beberapa kedeputian ya. Kalau kedeputian A mengeluarkan jenis mereka aplikasi ini jumlahnya 29.000 sekian. Kedeputian B jenis ini, aplikasi ini mengeluarkan nomor 28.000 sekian dan seterusnya,” kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ia mengaku sempat mengalami kesulitan menentukan nomor pasti akibat banyaknya jenis info nan berbeda di internal lembaga.

“Jadi kami pun, saya mungkin loh ini sebenarnya berapa ya lantaran ada beragam jenis data,” ujarnya.

Untuk menyamakan data, BGN kemudian menetapkan penggunaan info transaksi finansial sebagai dasar verifikasi jumlah dapur nan betul-betul aktif.

“Nah, agar proses melangkahnya lebih jelas kami lakukan, ‘Oke inilah dapur nan operasional.’ Pakainya info apa? Data virtual account lantaran di situlah titik duit negara keluar,” ucap Arum.

Jumlah Dapur Pasti 27.280

Arumsasi mengatakan BGN terus melakukan verifikasi jumlah pasti dapur nan sudah dibangun sejak era eks Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Ya, ketemulah 27.877. Stop, saya bilang. Itu ya patokannya. Kan jika kelak bergerak terus kami bingung mau mulai dari mana. Oke, pakai itu,” kata Arum.

Namun, setelah dilakukan pendalaman kembali, nomor tersebut tetap mengalami penyesuaian lantaran ditemukan adanya info ganda.

“Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi, rupanya juga ada nan tetap dobel dan seterusnya. Sehingga berkurang lagi 57. Jadi 27.820. Stop itu dulu ya. Itu maksudnya, jika semua bergerak terus kan kami bingung ya,” ujarnya.

Arum menegaskan, penetapan sementara nomor tersebut dilakukan agar proses penataan tidak terus berubah dan bisa dijadikan injakan awal evaluasi, termasuk untuk melakukan moratorium SPPG.

“Jadi sementara ini kita stop dulu untuk kami tata ulang tadi itu,” katanya.

Ia juga menegaskan konsentrasi utama BGN saat ini bukan pada jumlah dapur, melainkan pada penentuan penerima faedah nan tepat sasaran.

“Penerima manfaatnya dulu nan mana, baru dapur itu mengikuti ya. Itu sebuah akibat lah bahwa kita bakal tata ulang maka nan kita fokuskan adalah penerima faedah nan memang targeted betul-betul, nan memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi,” ujarnya.

BGN juga bakal melibatkan Kementerian Kesehatan serta tenaga mahir gizi dalam proses penataan ulang program tersebut.

Ia menambahkan, hasil audit dan penyesuaian info berpotensi berakibat pada penataan ulang dapur, termasuk kemungkinan penggabungan alias penutupan dapur nan tidak memenuhi standar.

“Baru kelak bicaranya akibat dari itu, pasti ada SPPG nan bisa jadi bakal disatukan. Ya mungkin bisa jadi bakal ada nan ditutup jika memang rupanya hasil audit kami itu tidak layak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu,” ujar dia.