Bertemu Pimpinan DPR, Menteri Ara Soroti Penggunaan Anggaran Rumah Subsidiamp;nbsp;

Menteri Ara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berjumpa DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan perlunya support kementerian mengenai dan BUMN demi menyukseskan kebijakan kediaman layak.

Selain bersinergi soal keputusan alokasi anggaran, Cucun bilang DPR mesti pula memastikan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Sehingga kenaikan anggaran Kementerian PKP sebesar Rp10,89 triliun bisa terserap secara maksimal dan digunakan secara penuh integritas.

"Nanti kami di DPR bakal bicarakan agar menyatukan institusi. Beliau (Menteri PKP) mau lari, ini nan perangkat (lainnya) Himbara-nya kudu siap diajak lari. Kemudian nan kementerian terkait, mengenai tata ruangnya kudu siap diajak lari," kata Cucun usai berjumpa Menteri PKP Maruarar Sirait di instansi PKP, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, mencermati perkembangan realisasi kebijakan cetak tiga juta rumah untuk MBR sudah dalam jalurnya. Kementerian PKP dinilainya becus melakoni amanah Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat kecil.

"Bagaimana agar program-program pro rakyat ini tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan. Jadi prinsip keadilan artinya mereka nan berkuasa mendapatkan program-program betul-betul memenuhi azas keadilan dan tepat sasaran. Tidak ada perihal nan bias alias hal-hal nan merugikan masyarakat maupun juga merugikan negara," kata Saan dalam momen sama.

Di sisi lain, Ara juga menitikberatkan penggunaan anggaran kementeriannya bakal dikucurkan secara hati-hati, sesuai peruntukkannya. Sehingga, Ara selektif dalam memetakan siapa penerima faedah rumah bersubsidi.