Berhak Bansos Tapi Tak Terdata? Ini Cara Sanggah DTSEN Menurut Mensos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mempersilakan masyarakat menyanggah info di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jika merasa datanya tidak sesuai kenyataan. Menurutnya, DTSEN nan dilengkapi digitalisasi bansos sekarang dapat dimutakhirkan setiap saat.

Hal itu disampaikan Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan soal penduduk di Tanah Abang, Jakarta, nan tinggal di kontrakan sempit tetapi di DTSEN tercatat mempunyai aset Rp1 miliar, sehingga tidak menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Wartawan juga menanyakan apakah pemutakhiran DTSEN sudah rampung.

"Sekarang DTSEN, ditambah dengan digitalisasi bansos, setiap saat bisa dimutakhirkan. Dan boleh untuk disanggah. Kalau ada data-data nan dirasa salah, silakan disanggah," ujar Gus Ipul.

Ia menyebut ada tiga jalur untuk menyanggah data: melalui call center, aplikasi nan sudah disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos), dan portal Perlinsos.

Gus Ipul mengakui Kemensos sering menemukan info nan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai krusial untuk menjaga kecermatan data.

Gus Ipul mengungkapkan, salah satu penyebab ketidaksesuaian adalah KTP family penerima faedah nan dimanfaatkan orang lain untuk membeli aset. Aset itu antara lain rumah, tanah, perusahaan, hingga mobil, dan menurutnya kasus seperti ini cukup banyak.

"Jangan sampai orang-orang nan tidak mampu, KTP-nya dimanfaatkan orang lain, akhirnya mereka tidak mendapatkan haknya," katanya.

Menurutnya, sudah banyak contoh KTP milik family penerima faedah digunakan orang lain untuk membeli aset, seperti rumah, tanah, dan mobil, apalagi untuk membikin perusahaan.

Oleh lantaran itu, pemerintah tengah menggenjot digitalisasi bansos. Dengan demikian, pemerintah berambisi bisa memperoleh info nan lebih mutakhir dan akurat. Pemerintah mau mencegah KTP masyarakat tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab, nan pada akhirnya membikin mereka kehilangan kewenangan untuk menerima bansos.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]