Begini Respons Ketua Umum MUI Soal Program MBG

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Iskandar, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dijalankan pemerintah merupakan program nan mulia dari perspektif agama.

Ia merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Quran nan menjelaskan bahwa Allah memberikan makan dan rasa kondusif kepada manusia.

"Jadi masalah program Presiden memberi makan cuma-cuma itu jika dari perspektif kepercayaan ya, itu sesuatu nan sangat mulia," kata Anwar dalam keterangan video nan dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (13/6/2026).

"Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan Allazi falya'budu rabba hażal bait. Allazi at'amahum min ju wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhan nan memberi makan dan mengamankan Anda dari hal-hal nan ditakuti," imbuhnya.

Meski demikian, Anwar mengakui tetap terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan program di lapangan. Namun, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah penindakan terhadap beragam pelanggaran nan ditemukan.

"Nah itu mulia dari segi aspek agama, bahwa dari pelaksanaannya terjadi hal-hal nan kurang baik ya tentu kan ada aturannya. Toh nyatanya juga ditindak gitu loh, mulai dari nan paling atas, terus wakilnya, dan sekarang juga banyak itu kemana-mana. Ada personil DPR, ada wakil Menteri, ada macem-macem lah. Itu kan konkret namanya ditindak. Kecuali jika dibiarkan," ujarnya.

Anwar menilai anggaran Rp10.000 per penerima faedah sebenarnya sudah memadai andaikan digunakan sesuai ketentuan. Ia menduga beragam keluhan nan muncul disebabkan oleh praktik penyimpangan nan dilakukan oknum nakal.

"Nah, bagus itu artinya paling tidak begini loh, lantaran negara itu kasih duit untuk satu penerima manfaat, itu kan Rp10.000. Itu Rp10.000 itu sudah bagus loh, sudah empat sehat lima sempurna itu sebenarnya jika diterapkan benar. Kenapa menjadi macem-macem, kurang baik dan sebagainya lantaran memang nakal, di bawah itu nakal, dikurangi, mestinya Rp10.000 dikurangi jadi Rp7.000 alias Rp5.000," katanya.

"Nah, kenapa begitu? Ya mungkin diambil untuk menambeli dulu nyuap, Ketika mau mendapatkan izin, dia nyuap. Ada satu titik Rp300 juta, Rp500 juta, hasilnya ini nan dirugikan penerima faedah kan," lanjutnya.

Selain memberikan faedah bagi siswa dan santri, Anwar mengatakan program MBG juga berkontribusi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, keberadaan dapur-dapur penyedia makanan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di saat nan sama, program tersebut juga menciptakan permintaan bagi pelaku upaya mikro dan petani, mulai dari produsen tempe, tahu, peternak ayam, hingga nelayan dan petani sayur.

"Program ini faedah betul ya. Bukan hanya kepada santri dan pelajar, juga berfaedah kepada orang-orang nan butuh pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran," ujarnya.

Anwar juga menilai program tersebut turut mendorong perputaran duit di sektor perbankan lantaran banyak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan memanfaatkan pembiayaan dari bank untuk menjalankan operasionalnya.

Karena manfaatnya nan luas, dia menolak wacana penghentian program MBG. Menurutnya, setiap kekurangan semestinya diperbaiki, bukan dijadikan argumen untuk membubarkan program.

"Jadi di bawah itu berputar. Ngapain kok diberhentikan? Jangan dong, jangan dihentikan. Bahwa ada kekurangan, ada kesalahan, ya diperbaiki. Ada lumbung, ada tikus, ya tikusnya nan dipateni jangan lumbungnya dibakar," terangnya.

Ia juga meminta beragam pihak menyampaikan kritik dan masukan melalui perbincangan nan konstruktif. Menurut dia, pemerintah terbuka menerima laporan mengenai beragam kekurangan nan terjadi di lapangan.

"Jadi menurut saya fikiran untuk membubarkan itu, tidak semua jelek. Jangan berpikir general. BGN itu ada salahnya, iya, tapi benarnya juga banyak, jangan semua disalahin," kata Anwar.

Menurutnya, dari sisi agama, faedah sosial, maupun landasan hukum, program tersebut mempunyai tujuan nan baik. Karena itu, konsentrasi utama nan perlu dilakukan adalah memperbaiki beragam kelemahan dalam pelaksanaannya.

"Jadi dari perspektif kepercayaan pun benar, dari perspektif pemanfaatan untuk pemimpin memberikan faedah kepada rakyatnya benar, undang-undangnya benar. Cuman jika ada salah-salah ya didandani, jangan semua dianggap jelek," pungkasnya.

(fsd/fsd)

Add