Bea Cukai Lhokseumawe Perkuat Asistensi UMKM Tembus Pasar Internasional

, LHOKSEUMAWE, – Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Provinsi Aceh, terus memperkuat program asistensi dan pendampingan kepada pelaku upaya mikro mini dan menengah (UMKM). Langkah ini diambil untuk membangun ekosistem upaya nan positif serta mendorong UMKM lokal agar bisa bersaing di pasar internasional.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian, menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe dengan Bank Indonesia, Rabu.

"Kami terus memberi pendampingan alias asistensi kepada UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dapat meningkat," kata Vicky Fadian di Lhokseumawe.

Bentuk Dukungan Konkret

Pertemuan tersebut dihadiri oleh beragam unsur Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe, di antaranya Bea Cukai Lhokseumawe, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe.

Vicky menjelaskan, corak pendampingan nan diberikan meliputi edukasi kepabeanan, pemberian akomodasi ekspor, serta asistensi dalam meningkatkan kualitas produk. Tujuannya agar produk UMKM dapat diterima dengan baik di pasar global.

"Kami juga siap bekerja-sama untuk mendorong semakin banyak UMKM nan berorientasi ekspor. Kami juga berkomitmen membantu UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional," tegasnya.

Sinergi Antar-Instansi

Vicky Fadian menegaskan kesiapan Bea Cukai untuk terus bersinergi dengan seluruh personil Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe dan Bank Indonesia. Menurutnya, sinergi antar-instansi menjadi kunci dalam membangun ekosistem upaya nan sehat, terutama melalui penguatan asistensi kepada UMKM berorientasi ekspor.

Pada kesempatan nan sama, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, mengungkapkan bahwa sekitar 80 hingga 85 persen kapabilitas fiskal pemerintah wilayah di wilayah kerjanya tetap ditopang oleh transfer ke wilayah (TKD).

"Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif dan peningkatan kemandirian wilayah melalui pengembangan investasi, UMKM, dan aktivitas ekspor nan bisa menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal," ujar Kurniawan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara