BBM Subsidi tak Naik, Bahlil Jabarkan Cara Tutup Beban APBN

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(Antara Foto)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan strategi pemerintah menahan kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah gejolak geopolitik global.

“Saya sampaikan tentang gimana cari duit untuk menutupi penambahan subsidi. Orang kan selalu mengatakan bahwa ‘Oh ini kelak finansial negara bakal tergerus’,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia memaparkan, dalam APBN 2026, total subsidi terhadap BBM mencapai sekita Rp200 triliun dengan dugaan nilai minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$70 per barel. Dengan dugaan tersebut juga, negara menerima pemasukan sebesar US$10,8 miliar.

“Kalau ICP-nya naik menjadi US$100 (per barel), itu pendapatan kita US$17,6 miliar. Kalau ICP di US$90, itu pendapatan negara US$14,3 miliar,” ungkap Bahlil.

Dengan ICP sampai dengan US$100 dolar per barel, lanjutnya, negara perlu menambah subsidi kurang lebih sekitar Rp230-Rp250 triliun.

“Pertanyaan berikut adalah, kenapa kita tidak meningkatkan BBM subsidi? Dari mana uangnya?” tutur Bahlil.

Pertama, paparnya, ketika ICP naik hingga US$100 per barel, negara menerima tambahan pendapatan sekitar US$7 miliar sekitar Rp120-Rp125 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS).

“Itu artinya apa? Dari (kebutuhan tambahan subsidi) Rp250 T, kita sudah dapat 50% dari peningkatan pendapatan lifting. Kemudian saya putar otak lagi, gimana langkah mendapatkan pendapatan tambahan?” ujar Bahlil.

Caranya, lanjut dia, pemerintah meningkatkan beberapa royalti sektor tambang, antara lain royalti nikel, royalti batu bara, serta beberapa sektor lain. Dari situ, kata Bahlil, negara bisa mendapatpat tambahan pemasukan sekitar Rp30-Rp35 triliun.

“Jadi artinya, sekitar RP160 triliun rupiah dari total dugaan kenaikan daripada subsidi kita nan kurang lebih sekitar Rp230-Rp250 triliun, itu sudah dapat dari sektor ESDM. Sisanya baru dilakukan efisiensi. Ini sebenarnya kuncinya,” jelasnya.

Bahlil mengatakan bahwa menahan nilai subsidi BBM memang membebani finansial negara. Namun, pemerintah disebut perlu memikirkan nasib golongan ekonomi bawah.(H-4)