Bawa Kasur dan Barang, Ratusan Warga Antre untuk Kabur dari Negara Ini

Ratusan penduduk Burundi memadati Kedutaan Besar Burundi di Nairobi, Kenya, pada Senin (7/9/2026) untuk mengurus arsip perjalanan agar dapat kembali ke negara asal. Mereka membawa koper dan beragam peralatan bawaan setelah Presiden Kenya William Ruto memerintahkan penertiban upaya mini nan dijalankan penduduk asing. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Kerumunan nan didominasi laki-laki muda tersebut membentuk antrean panjang di luar gedung kedutaan. Sejumlah penduduk mengaku terpaksa meninggalkan Kenya lantaran cemas terhadap akibat kebijakan baru pemerintah. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Seorang penduduk negara Burundi nampak membawa kasur saat tiba di kedutaan besar. "Saya pulang bukan lantaran kemauan sendiri. Saya terpaksa kudu pergi," kata Peter Nakumujango, 62 tahun, nan berada di antara penduduk nan mengantre. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Ruto sebelumnya meminta seluruh upaya skala mini nan dijalankan pedagang asing ditutup mulai Senin, setelah berjumpa dengan pedagang Kenya nan memprotes reformasi pajak. Kementerian Perdagangan Kenya menyatakan kebijakan tersebut bertindak bagi penduduk asing nan menjalankan upaya tanpa izin kerja. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Meski belum terlihat penertiban besar-besaran di Nairobi pada Senin, sejumlah penduduk Burundi mengaku mendapat ancaman dari penduduk sekitar sejak pernyataan Ruto. Badan pengungsi PBB mencatat sekitar 16.000 pengungsi dan pencari suaka asal Burundi berada di Kenya, dengan banyak di antaranya bekerja di sektor upaya mini di Nairobi. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Kebijakan tersebut menuai kritik dari para penentang Ruto nan menilai pemerintah menjadikan penduduk asing sebagai kambing hitam atas persoalan ekonomi Kenya menjelang pemilihan umum tahun depan. Aktivis Hanifa Adan menyebut langkah tersebut sebagai upaya mencari musuh ketika pemerintah kesulitan menemukan solusi ekonomi. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Selain pedagang kecil, Ruto pada Kamis (3/9) juga memerintahkan perusahaan asal India, Tata Chemicals, menghentikan operasinya di Kenya dengan argumen kehadirannya tidak memberikan faedah bagi negara. Tata Chemicals menyatakan menghormati kewenangan pemerintah Kenya dan tetap berkomitmen menjalin hubungan konstruktif. (REUTERS/Monicah Mwangi)