Batu Bara Untuk Pembangkit PLN Kurang 20 Juta Ton, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun, kesiapan pasokan saat ini tetap mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton lantaran realisasi perjanjian baru menyentuh nomor 134 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan daya primer tersebut. Ia menegaskan kementerian tengah melakukan pertimbangan menyeluruh agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal.

"Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan pertimbangan untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah tengah mengupayakan sinkronisasi antara volume kebutuhan original PLN dengan komitmen pengadaan dari para produsen batu bara domestik. Hal itu untuk menjamin keandalan suplai listrik bagi masyarakat serta menghindari akibat defisit stok di unit-unit pembangkit.

"Itu kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (ton), nan sudah dipenuhi berasas perjanjian 134 juta (ton). Dan itu kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan itu penyesuaian," tambahnya.

Pemerintah optimis kekurangan pasokan tersebut dapat segera teratasi melalui kebijakan penyesuaian produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Mulanya, sasaran RKAB untuk tahun ini sekitar 600 juta ton batu bara.

"Ya pasti (produksi di atas 600 juta ton). Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO nan ditetapkan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai kebutuhan daya primer alias batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Hal ini menjawab rumor mengenai kurangnya stok batu bara untuk PLTU PLN.

Sejatinya, kata Bahlil, kebutuhan daya primer PLN per tahun sebanyak 154 juta ton batu bara. Di mana pemerintah sudah memberikan tugas kepada perusahaan batu bara kurang lebih mencapai 190 juta ton.

"Yang sudah dilakukan konfirmasi dari 190 juta ton itu 150-160 juta ton. Sudah dilakukan perjanjian 134 juta ton, artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta ton tinggal kurang 20 juta ton nan belum kontrak," terang Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).

Untuk menyelesaikan perihal itu, kata Bahlil, beberapa waktu nan lampau pihaknya sudah melakukan rapat dengan PLN. Atas rapat itu diketahui bahwa PLN memerlukan batu bara nan mempunyai kelas medium, namun semakin hari, kata bahlil, batu bara jenis medium semakin sedikit.

"Sementara medium semakin hari semakin sedikit dan harganya murah di mana kita bikin patokan US$ 70 per ton. Sementara SR-nya di atas 10 sampai 12, nilai jual ke PLN itu untuk perusahaannya tidak ada, itu nan jadi trouble. Ini nan kita minta untuk diprioritaskan," terang Bahlil.

Adapun atas pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto, kata Bahlil, untuk menyelesaikan persoalan daya primer itu, pemerintah membentuk Tim Pengadaan berbareng dengan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Dirjen Minerba dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Agar tidak ada bohong diantara kita, jangan sampai baku tipu terus diantara kita," tegas Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]