Bappenas Beri Fakta Pahit: RI Terjebak di Middle Income Trap 33 Tahun

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut, Indonesia tetap terbelanggu oleh jebakan pendapatan kelas menengah sejak tahun 1993. Artinya, sudah 33 tahun, Indonesia berada dalam middle income trap dan belum juga bisa melompat jadi negara berpendapatan tinggi.

"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum bisa melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujarnya dalam rapat berbareng Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Rachmat mengungkapkan, belajar dari situasi krisis sebelumnya, seperti krisis tahun 1998 hingga pandemi COVID-19, fondasi ekonomi tetap perlu diperkuat. Sebab, Indonesia tetap rentan terhadap guncangan nan berakibat pada perekonomian.

"Memang sekarang kita tetap berat tetapi catatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu bakal memberi arah nan semakin kuat. Karena itu, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk memperbesar kapabilitas produksi nasional, meningkatkan income per capita nan makin tinggi, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing industri kita," jelasnya.

Ia menyebut, Pemerintah mempunyai sejumlah sasaran nan kudu tercapai pada tahun 2029 mendatang. Hal itu tertuang dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) nan terdiri dari 60 program. Program tersebut tersebar dalam kluster mencakup pangan, daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

"Dari 8 kluster ini, kita buat dalam 60 program nyata dan intinya 8 kluster ini tidak melangkah sendiri-sendiri. Kami mencoba membikin saling berasosiasi pangan, berasosiasi dengan gizi, gizi berasosiasi dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan dalam konteks seperti ini bakal terjadi penurunan jumlah orang miskin, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja nan lebih luas," jelasnya.

Ia menuturkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 dirancang sebagai suatu ekosistem pembangunan, bukan sekedar kumpulan kegiatan. Pelaksanaan PKPN dirancang secara terintegrasi agar dampaknya holistik terhadap pembangunan.

"Seperti contoh dalam area pangan terintegrasi, pemerintah tidak hanya mendorong produksi pangan, tetapi juga memastikan standar mutu, pendampingan petani, produktivitas kawasan, serta support prasarana nan melangkah dalam satu kesatuan dilakukan dengan multi-kementerian, multi-lembaga," paparnya.

Menurutnya, dengan langkah ini, PKPN tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi membangun ekosistem pangan nan lebih produktif, saling terhubung, dan saling berakibat langsung pada masyarakat.

Ia melanjutkan, prinsip nan sama diterapkan pada pembentukan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi juga agar menjadi penggerak ekonomi desa. Koperasi perlu didukung prasarana digital, prasarana kelengkapan info nan akurat, akses pembiayaan, rantai nilai, sarana produksi, pendampingan pelatihan, kelembagaan nan kuat, serta tata kelola nan kudu terus-menerus diperkuat.

"Karena itu, program ini melibatkan beragam kepentingan lembaga secara terpadu. Pesannya jelas, PKPN memastikan program prioritas tidak melangkah sendiri-sendiri, tetapi saling mengunci dalam satu ekosistem pembangunan nan saling memperbaiki untuk tujuan pembangunan nan lebih luas. Dalam pengertian ini, intervensi menjadi faedah dan dari program menjadi penggerak ekonomi rakyat," sebutnya.

Bappenas mencatat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2027 nan mana Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga momentum menuju sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

Dalam arsip sasaran pembangunan RKP 2027, pemerintah menargetkan GNI per kapita mencapai US$5.800 hingga US$5.840. Selain itu, intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) ditargetkan turun hingga 39,57%, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diproyeksikan berada pada nomor 76,84.

Di sisi kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan ke kisaran 6,0% hingga 6,5% pada 2027. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%. Pemerintah juga menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362 hingga 0,367, sebagai parameter berkurangnya ketimpangan pendapatan.

Adapun tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun ke kisaran 4,30% hingga 4,87%. Pemerintah menetapkan sasaran Indeks Modal Manusia sebesar 0,575.

"Jadi, arah 2027 memastikan pertumbuhan menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan nan lebih merata," ucapnya.

Selain itu, sejumlah parameter pembangunan lainnya juga ditargetkan mengalami perbaikan, antara lain Indeks Kesejahteraan Petani nan dipatok pada level 0,8038 serta proporsi pembuatan lapangan kerja umum sebesar 40,81%.

(Dok. Bappenas) Foto: (Dok. Bappenas)