Bank Indonesia Hitung Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi ke Inflasi

Bank Indonesia (BI) menyebut kenaikan nilai bahan bakar minyak nonsubsidi mulai memberikan akibat terhadap inflasi domestik. Kendati begitu, dampaknya tetap dinilai terkendali dan inflasi tetap berada dalam sasaran bank sentral.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, salah satu akibat inflasi nan saat ini menjadi perhatian adalah rambatan tekanan nilai dunia alias imported inflation, terutama dari kenaikan nilai minyak dan komoditas dunia.

Menurutnya, akibat rambatan dunia tersebut paling sigap terlihat pada golongan nilai nan diatur pemerintah (administered prices), termasuk BBM non-subsidi.

“Secara langsung, kedua aspek tadi tentunya jika nan rambatan dunia langsung kita lihat kepada administered prices alias harga-harga nan ditentukan oleh pemerintah, seperti kemarin ini ada perubahan nilai BBM non-subsidi, ada nan naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga nan turun, ialah Dexlite dan Pertamina Dex, tentunya ini bakal berfluktuasi tergantung dari nilai dunia tadi,” ujar Aida dalam konvensi pers, Rabu (18/6).

BI memperkirakan penyesuaian nilai BBM non-subsidi tersebut memberikan tambahan tekanan nan relatif terbatas terhadap inflasi nasional.

“Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” kata Aida.

Meski terdapat tekanan dari nilai daya global, BI tetap meyakini inflasi sepanjang tahun ini bakal tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Dengan perihal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, jadi paling tinggi kita 3,5 ini tetap dalam sasaran tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya Pertamina mengerek nilai produk bahan bakar minyak jenis Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

BI Waspadai Risiko El Nino

Selain tekanan dari nilai global, BI juga mulai mengantisipasi akibat cuaca nan berpotensi mempengaruhi pasokan pangan dalam negeri. Fenomena El Nino diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Oktober alias November 2026.

Aida mengatakan gangguan cuaca berpotensi mempengaruhi golongan nilai pangan bergolak (volatile food), meskipun beragam langkah koordinasi telah dilakukan untuk menjaga pasokan dan pengedaran pangan.

BI berbareng pemerintah pusat dan wilayah terus menjalankan program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Serentak (GPIPS) guna menjaga stabilitas nilai bahan pangan.

Inflasi Pangan Naik, 13 Provinsi Dipantau Khusus

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menambahkan inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), tetap berada dalam rentang sasaran nan ditetapkan.

Namun demikian, inflasi golongan volatile food mencapai 6,24 persen yoy dan menjadi sumber tekanan utama di sejumlah daerah.

Dari hasil pemantauan BI, sebanyak 25 provinsi tetap mencatat inflasi dalam rentang sasaran. Meski begitu, terdapat 13 provinsi nan mulai menunjukkan tren kenaikan inflasi dan mendapat perhatian khusus.

“Dari pantauan kami di wilayah pada Mei 2026 ini Inflasi di 25 provinsi tetap berada dalam rentang sasaran Namun demikian terdapat 13 provinsi nan kami pantau secara unik Karena sudah mulai bergerak ke atas di wilayah sasaran,” ungkap Ricky.

Beberapa wilayah dengan inflasi relatif tinggi antara lain Papua Barat sebesar 5,94 persen, Aceh 5,12 persen, dan Kalimantan Tengah 4,55 persen.

Menurut Ricky, tekanan inflasi tersebut dipicu kenaikan nilai sejumlah komoditas pangan seperti cabe merah, bawang merah, dan cabe rawit.

BI Siapkan Mitigasi Dampak Inflasi

Untuk mengantisipasi akibat inflasi ke depan, BI berbareng 46 instansi perwakilan di wilayah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Langkah tersebut difokuskan pada upaya menjaga kesiapan pasokan, memperlancar distribusi, serta menjaga stabilitas nilai pangan di beragam wilayah, terutama jika akibat El Nino mulai terasa pada semester kedua tahun ini.

“Untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi pangan Dengan bersinergi dengan pemerintah melalui TPIP dan TPID. Termasuk melalui program aktivitas pengendalian inflasi pangan sejahtera alias GPIPS. Ini adalah guna untuk menjaga kesiapan pasokan Pelancaran pengedaran serta stabilitas nilai pangan di beragam daerah,” kata Ricky.