Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro 2027, Siap Dibawa ke Timus

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati hasil Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Pembiayaan untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Kesepakatan tersebut selanjutnya bakal dibawa ke Tim Perumus (Timus) sebelum dimasukkan ke dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 nan bakal disampaikan Presiden pada 16 Agustus mendatang.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan seluruh hasil kesepakatan Panja berbareng pemerintah kudu menjadi bagian dari Nota Keuangan nan bakal dibacakan Presiden.

“Jika ada kesepakatan dengan panja kali ini dengan pemerintah, maka apa pun kesepakatan itu kudu masuk di dalam nota finansial nan bakal dibacakan oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus nan bakal datang,” kata Said dalam rapat Panja Banggar, Rabu (17/6).

Dalam rapat tersebut, Panja menyetujui sejumlah dugaan dasar ekonomi makro 2027 nan sebelumnya diusulkan pemerintah. Asumsi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen-6,5 persen, inflasi 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5 persen-7,3 persen, serta nilai minyak mentah Indonesia (ICP) USD 70-USD 95 per barel.

Selain itu, Panja menyepakati peningkatan sasaran lifting minyak bumi menjadi 605 ribu-620 ribu barel per hari dari usulan awal 602 ribu-615 ribu barel per hari. Sementara lifting gas bumi disepakati pada kisaran 951 ribu-990 ribu barel setara minyak per hari, lebih tinggi dibanding usulan awal pemerintah sebesar 934 ribu-977 ribu barel setara minyak per hari.

Pada aspek pembangunan, Panja juga menyetujui sasaran pembangunan nan diusulkan pemerintah, antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,3 persen-4,8 persen, tingkat kemiskinan 6 persen-6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,362-0,367, serta proporsi pembuatan lapangan kerja umum sebesar 40,81 persen.

Said menegaskan, pertumbuhan ekonomi nan tinggi kudu dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi nan tinggi bakal kehilangan makna jika tidak sejalan dengan sasaran kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh mobilitas pembangunan nasional,” ujarnya.

Dalam pembahasan, Banggar juga menyoroti penyusutan kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Said, tekanan ekonomi dan melambatnya pertumbuhan sektor industri menyebabkan sebagian masyarakat beranjak dari sektor umum ke informal.

“Realisasi pertumbuhan sektor industri lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan PDB. Ditambah dengan tekanan ekonomi membikin kelas menengah Indonesia menyusut dari 2014 sampai 2024 sebanyak 10,3 juta. Bahkan terakhir sampai menyusut 11,1 juta di 2025,” kata Said.

Di sisi fiskal, Panja menyepakati sasaran pendapatan negara 2027 pada kisaran 12,01 persen-12,4 persen terhadap PDB. Sementara arah kebijakan defisit APBN disetujui berada pada rentang 1,8 persen-2,4 persen dari PDB, lebih rendah dibanding sasaran defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen.

Menurut Said, kebijakan defisit nan lebih rendah mencerminkan disiplin fiskal sekaligus memberi sinyal positif bagi pelaku upaya dan investor.

“Panja berpandangan usulan kebijakan defisit ini mencerminkan arah kebijakan fiskal nan ketat dan disiplin. Pilihan kebijakan ini dapat meyakinkan pelaku usaha, terutama para investor, para pemegang surat berbobot negara kita,” ujarnya.

Said menyatakan, hasil Panja nan telah disepakati berbareng pemerintah bakal segera dibawa ke Timus (Tim Perumusan) sebelum menjadi bagian dari Nota Keuangan RAPBN 2027.

“Karena ini krusial untuk dibawa ke Timus. Jangan sampai ada nomor nan keliru,” kata Said sebelum meminta persetujuan seluruh personil dan pemerintah untuk mengakhiri rapat Panja Asumsi KEM PPKF 2027.