Bandara Kertajati Dikelola Kemenhan, Dedi Mulyadi Minta Aspek Keuangannya Dibereskan Lebih Dulu

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (kedua kiri) di Bandung, Jumat (26/6).((MI/ Bayu Anggoro) )

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka nyaris dipastikan beranjak ke Kementerian Pertahanan. Hal ini seakan membenarkan dugaan nan sempat menyeruak mengenai airport tersebut bakal dijadikan sebagai pemeliharaan pesawat Hercules oleh pemerintah Amerika Serikat.

Dedi menjelaskan, rencana pengalihan pengelolaan ke Kemenhan saat ini sudah menunjukkan kecenderungan nan sangat besar. ​"Belum (ada keputusan resmi). Sampai sekarang belum, ya kita nunggu saja lantaran itu kan keputusan pemerintah pusat. Tetapi kecenderungan, kalimatnya ya, kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat. Sudah mendekati 90%," kata Dedi di Bandung, Jumat (26/6).

​Meski kepastiannya sudah sangat tinggi, Dedi menegaskan proses tersebut tidak serta-merta langsung berjalan. Menurutnya, tetap ada tahapan nan kudu diselesaikan terutama menyangkut proses negosiasi mendalam mengenai aset, investasi daerah, hingga persoalan utang piutang nan tetap melekat pada proyek airport tersebut.

Dedi menilai, pemerintah provinsi saat ini tengah menuntut kejelasan mengenai status aset pascapengalihan, termasuk beban finansial nan ditimbulkan dari pengadaan aset BIJB Kertajati selama ini. "Setelah itu tinggal negosiasinya, gimana status asetnya. Setelah status aset, gimana utang nan ditimbulkan lantaran pengadaan aset itu. Kan tetap punya utang juga kan ke Bank Jateng. Kan gitu, kan kudu dihitung itu," katanya.

Selain persoalan utang ke pihak perbankan, Dedi juga menyoroti nasib investasi nan telah dikucurkan oleh Pemprov Jabar menggunakan biaya APBD. Ia menginginkan adanya kalkulasi nan transparan mengenai gimana pemerintah pusat bakal memberikan kompensasi alias penggantian modal terhadap investasi wilayah nan sudah masuk ke BIJB.

​"Terus kemudian gimana investasi pemerintah provinsi nan sudah diberikan, kelak dihitungnya apa. Nah kelak kemudian corak kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat. Sistem tukar-tukarannya bagaimana," katanya. (BY/P-3)