Baleg DPR Terima 417 DIM RUU PPRT dari Pemerintah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebanyak 417 DIM telah diterima DPR dari pemerintah.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan pembahasan DIM dilakukan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) nan menugaskan sejumlah kementerian untuk terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

“Maka setelah kami mendapatkan DIM, lantaran berasas Surpres nomor R-12/Pres/04/2026 ialah Surpres dari Bapak Presiden menugaskan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Mensesneg, Menteri Hukum, juga sudah datang tadi ya,” ujar Bob dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Ia menjelaskan, total 417 DIM tersebut terdiri dari 290 DIM batang tubuh dan 127 DIM penjelasan. Bob meminta personil tidak terkejut dengan jumlah tersebut lantaran sudah dirinci sesuai kategori pembahasan.

“Berdasarkan rekapitulasi daftar inventaris masalah dari pemerintah atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, total DIM berjumlah 417 DIM. Tapi jangan kaget dulu dengan 417 ini. Ternyata terdiri dari 290 DIM batang tubuh dan 127 penjelasan dengan rincian,” katanya.

Bob menambahkan, dari total DIM tersebut, sebanyak 254 poin telah disepakati dalam rapat kerja dan menjadi dasar pembahasan lanjutan di tingkat panitia kerja (panja).

“Selanjutnya sesuai dengan keputusan rapat kerja nan telah dilaksanakan pada hari ini tanggal 20 April 2026, jumlah DIM RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga sebanyak 417 DIM. 254 DIM berkarakter telah tetap, telah disetujui dalam rapat kerja dan untuk itu rapat panja bakal melakukan pembahasan terhadap DIM lainnya,” ujarnya.

Ia merinci, DIM nan berkarakter redaksional sebanyak 107 poin bakal dibahas di tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin), sementara sisanya bakal dibahas lebih lanjut oleh panja.

“Agar betul-betul dalam panja ini pun menurut saya kudu juga menetapkan ya, mengenai dengan DIM tetap tadi. DIM nan berkarakter redaksional sebanyak 107 DIM kelak bakal juga dibahas di dalam timus timsin. Jadi jika redaksional itu urusan timus timsin. Apakah dapat disetujui?” kata Bob.

Bob menyebut, panja memfokuskan pembahasan pada DIM nan berkarakter perubahan substansi, substansi baru, serta penghapusan.

“Panja bakal membahas DIM nan berkarakter perubahan substansi sebanyak 11 DIM, substansi baru 22 DIM dan nan dihapus sebanyak 19 DIM. Adapun kompilasi dan rekapitulasi DIM RUU sebagaimana bahan nan telah disampaikan kepada bapak ibu personil baleg nan saya banggakan dan saya muliakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut RUU PPRT bakal disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (21/4).

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mahir mengenai RUU Perampasan Aset, Senin (20/4).

“Hari ini Bamus, besok di Paripurna Alhamdulillah insyaallah disahkan Undang-Undang PPRT nan sudah lama kita tunggu juga,” kata Habiburokhman.