Bak Tikus Mati di Lumbung Padi, Iran Tenggelam dalam Dilema Perang

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menghadapi tekanan daya nan makin berat memasuki musim panas, di tengah perekonomian nan terpuruk akibat dampak perang dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Lonjakan penggunaan pendingin ruangan serta kebutuhan listrik lainnya memperlebar kesenjangan antara pasokan dan konsumsi daya di negara tersebut.

Pemerintah Iran sejauh ini tetap mempertahankan beragam subsidi daya nan membikin tarif listrik, gas, air, dan bahan bakar tetap jauh di bawah biaya produksi. Namun, kondisi ekonomi nan memburuk membikin keahlian pemerintah untuk menopang subsidi tersebut semakin terbatas.

"Mereformasi dan meningkatkan nilai daya saat ini tidak layak dan logis lantaran kondisi ekonomi dan kekhawatiran sosial saat ini," kata Wakil Presiden Organisasi Optimalisasi dan Manajemen Strategis Energi Iran, Esmail Saghab Esfahani, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (4/6/2026).

Meski mempunyai persediaan minyak mentah terbesar ketiga di dunia, Iran kembali kudu mengimpor bahan bakar lantaran permintaan domestik melampaui kapabilitas produksi kilang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian apalagi berulang kali mengimbau masyarakat dan perkantoran untuk menghemat energi. Pekan lalu, dia melepas jaket saat rapat kabinet sebagai simbol rayuan untuk mengurangi penggunaan pendingin udara secara berlebihan.

Kebijakan subsidi daya sebenarnya telah lama menjadi penyangga ekonomi rumah tangga Iran. Namun, manfaatnya semakin tergerus oleh kombinasi korupsi, salah urus, hukuman internasional, inflasi kronis, serta pelemahan nilai tukar mata uang.

Pemerintah juga tetap berhati-hati meningkatkan nilai bahan bakar setelah gelombang protes nasional nan pecah pada 2019 menyusul kebijakan kenaikan nilai bensin. Akibatnya, nilai daya tetap dipertahankan pada level rendah meski tekanan terhadap anggaran negara terus meningkat.

Saat ini, pengguna kendaraan di Iran memperoleh kuota 60 liter bensin bersubsidi per bulan dengan nilai 15.000 rial per liter, ditambah 100 liter berikutnya dengan tarif nan lebih tinggi. Konsumsi diatas kuota tersebut dikenakan nilai hingga 50.000 rial per liter melalui sistem kartu bahan bakar nan dikeluarkan pemerintah.

Selama perang berlangsung, pemerintah memperketat pembatasan pengedaran bahan bakar. Setiap kartu sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli maksimal 30 liter bensin per hari. Sejumlah laporan juga menyebut operator SPBU diminta membatasi penggunaan kartu darurat nan sebelumnya dapat digunakan untuk memperoleh tambahan bahan bakar.

Kendati pemerintah menolak kenaikan tarif secara drastis, sejumlah pelaku upaya mulai merasakan dampaknya. Seorang pemilik bengkel las berumur 35 tahun di dekat Teheran mengaku tagihan energinya melonjak dari 40 juta rial alias sekitar US$23 (setara Rp414 ribu) per bulan menjadi tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Saya pergi ke perusahaan listrik, dan mereka hanya terus mengatakan bahwa tarif telah naik," ujarnya. Ia menambahkan beberapa rekannya mengalami lonjakan biaya serupa meski tingkat konsumsi daya relatif tidak berubah. "Sepertinya kami kudu bayar biaya perang."

Otoritas Iran menyatakan bakal meninjau setiap keluhan mengenai lonjakan tagihan energi. Pemerintah juga menawarkan insentif bagi rumah tangga nan sukses mengurangi konsumsi energi, sementara pengguna berlebihan dapat dikenakan tarif hingga 45 kali lebih tinggi dibanding nilai standar.

Tekanan terhadap sektor daya semakin besar setelah serangan terhadap akomodasi daya Iran menurunkan kapabilitas produksi bensin harian dari sekitar 115 juta liter menjadi 110 juta liter. Di sisi lain, konsumsi melonjak hingga sekitar 140 juta liter per hari.

Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap prasarana daya Iran juga memicu kekhawatiran bakal pemadaman listrik dan kekurangan pasokan gas, sehingga krisis daya diperkirakan tetap bakal bersambung dalam beberapa bulan ke depan.

(tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]