Bahlil Sebut Tangki Modifikasi 1 Ton Jadi Biang Kerok Antrean BBM Makassar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.(Dok. Golkar)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab utama antrean panjang BBM nan sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain adanya pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi, ditemukan pula praktik penyalahgunaan pengisian menggunakan kendaraan bertangki modifikasi berkapasitas besar.

Bahlil memastikan bahwa antrean tersebut sekarang sudah mulai terurai dan kondisi pengedaran telah kembali kondusif. Ia menegaskan bahwa persoalan di Makassar bukan disebabkan oleh menipisnya stok nasional, mengingat persediaan BBM nasional saat ini berada di level aman, ialah pada kisaran 18 hingga 20 hari.

"Dan nan terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai. Dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Bahlil menyebut terjadi kejadian perpindahan konsumen. Banyak pengguna kendaraan nan sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi dengan oktan tinggi (RON 92 dan RON 95) sekarang beranjak ke BBM bersubsidi. Hal ini memberikan tekanan besar pada kuota dan pengedaran BBM subsidi di wilayah tersebut.

Selain aspek konsumsi, Bahlil menyoroti temuan kepolisian mengenai adanya kendaraan nan sengaja dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah tidak wajar. Beberapa kendaraan kelas atas apalagi ditemukan mempunyai kapabilitas tangki hingga 700 liter hingga 1 ton.

"Ada nan 700 liter, ada nan 1 ton, kemudian diisi dengan mobil nan bak. Dengan mobil Pajero, apa, segala macam. Jadi itu nan membikin salah satu di antara nan membikin antrean," ungkapnya.

Menanggapi temuan tersebut, Presiden telah memberikan pengarahan agar praktik penyalahgunaan ini segera ditertibkan. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah selaku regulator bakal memperketat koordinasi dengan Pertamina sebagai pelaksana pengedaran di lapangan guna memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Arahannya kudu segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," pungkas Bahlil. (Z-10)