Bahlil Sebut Kebutuhan Batu Bara untuk PLN Tahun Ini masih Kurang 18-20 Juta Ton

Foto udara sejumlah perangkat berat dioperasikan untuk mengumpulkan batu bara di salah satu tempat penampungan (stockpile) batu bara area pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (9/1/2026).(Antara)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga sekarang PT PLN (Persero) sudah melakukan perjanjian untuk 134 juta ton kebutuhan batu bara pada 2026. Sementara total kebutuhan batu bara tahun ini untuk pembangkit PLN ini mencapai 154 juta ton.

"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18-20 juta ton nan belum," ujar Bahli saat ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Namun dia memastikan pihaknya berupaya agar tidak terjadi pemadaman listrik seperti nan terjadi beberapa waktu belakangan. "Insya Allah enggak ya (pemadaman)," ujarnya.

Bahlil mengakui hambatan utama mengenai pengadaan batu bara terletak pada pasokan batu bara kalori sedang (medium).

"Sampai dengan bulan Juni, tadi kita sudah rapat, itu ada hambatan memang sedikit terhadap batu bara nan medium kalori nan 5.200 kcal/kg GAR. Sekarang kan kalori batu bara kita ini semakin hari semakin rendah. Nah ini nan kita lagi cari solusinya," paparnya.

Perusahaan condong enggan menyuplai ke PLN lantaran nilai domestic market obligation (DMO) dipatok sebesar US$70 per ton, sementara nilai batu bara referensi (HBA) periode I Juni 2026 berada di nomor US$121,83 per ton.

"Jadi kita juga kudu bijak agar teman-teman pengusaha jangan dibeli dengan nilai nan sangat murah agar mereka tidak rugi. Lagi kita hitung plus minus agar PLN-nya tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," katanya.

Dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara, Bahlil mengaku telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim pengadaan batu bara untuk PLN. Tim tersebut melibatkan kerjasama lintas instansi, ialah PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bahlil mengatakan tujuan dari pembentukan tim ini agar pemerintah bisa memastikan tidak ada masalah teknis.

"Jangan peralatan sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN tapi jika tidak dieksekusi, kan nggak nyampe di power plant (pembangkit listrik). Ini dibutuhkan kerjasama kerja sama dan transparansi termasuk harga," ujar Bahli saat ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator 

Menurutnya, perihal itu juga dalam rangka pertanggungjawaban moral. Pasalnya PLN telah disubsidi dari hulu hingga hilir.

"Di batu bara sama gas, gasnya kan dapat nilai gas bumi tertentu (HGBT). Itu di hulunya. Kemudian di hilirnya mendapat kompensasi dan subsidi. Nah, jika negara tidak datang bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen nan presisi, itu bakal melahirkan cost (biaya) lebih," ungkap Bahlil.

"Kalau cost lebih, itu kelak PLN semakin tinggi opex-nya (biaya operasional), itu semakin membebani finansial negara. Nah dalam rangka gimana meminimalisir opex-nya, maka negara kudu datang dengan dilakukan pengawasan nan profesional," jelasnya. (E-4)