Bacakan Pleidoi, Nadiem Klaim Pemilihan Chrome OS Hemat Rp3,9 Triliun

Sidang Pleidoi Nadiem Makarim (Foto: Nur Khabibi/Okezone)

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan pemilihan Chrome OS justru menghemat pengeluaran Rp3,9 triliun.

Hal itu dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan alias pleidoi mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

“Majelis Hakim nan Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS nan gratis, secara absolut telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp3,9 triliun, nomor nan jauh di atas kerugian negara nan diduga,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan kombinasi penggunaan Windows dan Chrome bisa menghemat biaya pengadaan hingga Rp50 juta per sekolah. “Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka ke saya, diestimasi biaya paket sekolah jika semua laptopnya Windows itu Rp148 juta per sekolah, sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya Rp98 juta per sekolah,” ujarnya.

“Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara beranggapan bahwa semestinya kementerian memilih opsi lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan nan telah menghemat triliunan anggaran negara,” sambungnya.

Ia melanjutkan, keputusan pemilihan Chrome OS bukan merupakan keputusannya sebagai menteri. Menurutnya, dia tidak pernah menandatangani arsip apa pun nan berangkaian dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementeriannya.

“Walaupun saya setuju dengan keputusan Tim Teknis nan telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini ada di level mereka. Saya dikaitkan dengan kebijakan ini hanya lantaran tim mengundang saya menghadiri satu meeting Zoom pada 6 Mei 2020, di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS, nan akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS, tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara norma manajemen negara, ini bukan keputusan menteri,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.