Aset BPRS Tumbuh 12 Persen, Perbarindo Soroti Tantangan Industri

Tedy Alamsyah setelah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo periode 2026-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII di Jakarta, 19-21 Oktober 2026.(Dok. MI)

INDUSTRI Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mencatat pertumbuhan aset 12% secara tahunan hingga Juli 2026, lebih tinggi dibandingkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) nan tumbuh 4,25%. Di tengah pertumbuhan tersebut, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyoroti kebutuhan memperkuat tata kelola, menyesuaikan regulasi, dan mempercepat transformasi digital.

Tantangan itu menjadi salah satu pekerjaan nan kudu dihadapi Tedy Alamsyah setelah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo periode 2026-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII di Jakarta, 19-21 Oktober 2026.

Tedy, nan sebelumnya memimpin Perbarindo pada periode 2022-2026, menilai penguatan industri diperlukan agar BPR dan BPRS dapat mempertahankan perannya dalam melayani masyarakat, terutama pelaku upaya mikro dan kecil.

Dalam kepemimpinannya untuk empat tahun mendatang, Tedy menegaskan pentingnya tata kelola nan lebih kuat, izin nan lebih fleksibel, serta transformasi digital untuk menjawab perkembangan industri keuangan.

"Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan upaya dengan melayani upaya mikro mini di Indonesia dalam perihal pembiayaan," ujarnya seperti dikutip pada Rabu (21/10). 

Kinerja industri hingga Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan tidak hanya terjadi pada aset. Dari sisi penyaluran kredit, BPR tumbuh 3,12% secara tahunan, sedangkan pembiayaan BPRS meningkat 6,23%.

Penghimpunan biaya juga tetap tumbuh. Tabungan BPR meningkat 4,21%, sementara tabungan BPRS naik 10,27%. Adapun simpanan BPR tumbuh 2,14% dan simpanan BPRS meningkat 4,5%.

Pertumbuhan tersebut menjadi modal bagi industri untuk memperluas pembiayaan kepada upaya mikro dan kecil. Namun, penguatan keahlian tetap perlu diiringi dengan tata kelola dan keahlian beradaptasi terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan nasabah.

Tedy menyatakan kesiapannya melanjutkan kepemimpinan Perbarindo setelah mendapat mandat dari personil nan menaungi BPR dan BPRS di beragam wilayah Indonesia.

"Saya siap mengemban mandat dari seluruh personil Perbarindo sebagai perangkat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis khususnya bagi regulator dan stakeholder lainnya," ujar Tedy. 

Pengalaman Tedy di Perbarindo telah berjalan sejak 2006. Sebelum menjabat sebagai ketua umum pada 2022, dia pernah menjadi Wakil Ketua Umum periode 2018-2022, Ketua Bidang Organisasi periode 2014-2018, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo Yogyakarta.

Ketua Sidang Pleno Munas XII Perbarindo, Joko Suyanto, menyatakan penyerahan panji organisasi kepada Tedy sebagai bagian dari penetapan kepemimpinan periode berikutnya.

"Secara resmi bakal menyerahkan kembali bendera panji pataka Perbarindo kepada Ketua Umum terpilih, ialah Bapak Tedy Alamsyah," ujar Joko, Selasa (20/10).

Munas XII Perbarindo diikuti 498 peserta dari seluruh Indonesia. Forum tersebut membahas empat agenda utama, ialah peninjauan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), penetapan program umum organisasi, pertimbangan laporan pertanggungjawaban DPP, serta pemilihan ketua umum dan penetapan Dewan Pengawas serta Pengurus Harian DPP periode 2026-2030.

Rangkaian aktivitas juga mencakup seminar nasional bertema Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR–BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional.

Seminar menghadirkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, master ekonomi Indonesia Burhanuddin Abdullah, dan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani.

Dalam aktivitas tersebut, Perbarindo turut memberikan penghargaan kepada 29 mitra strategis. Acara juga dihadiri Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae, serta Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso. (Z-10)