ASBANDA Dorong BPD Naik Kelas Jadi Orkestrator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Adapun BPD perlu beranjak dari sekadar pengelola biaya pemerintah wilayah menjadi orkestrator aliran biaya wilayah sekaligus penggerak penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui penemuan pembiayaan nan produktif dan terukur.

Ia menegaskan perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah wilayah menuntut BPD untuk mengambil peran nan lebih strategis dan proaktif.

"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berkedudukan sebagai pengelola biaya pemerintah daerah. BPD kudu beralih bentuk menjadi orkestrator aliran biaya wilayah nan bisa menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Agus menjelaskan BPD mempunyai kelebihan struktural nan tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal, hingga jaringan nan menjangkau ke tingkat daerah.

Dengan kelebihan tersebut, BPD dapat memainkan peran nan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi wilayah secara langsung.

"BPD kudu bisa memastikan bahwa setiap rupiah nan berputar di wilayah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegasnya.

Agus menekankan keterbatasan fiskal wilayah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, penemuan pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu instrumen strategis nan didorong adalah optimasi skema pinjaman daerah. Skema ini tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan jasa publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

"Pinjaman wilayah kudu dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," jelas Agus.

Dalam konteks tersebut, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan nan lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.

"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka nan lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," tegasnya.

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan transformasi bakal difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Kedua, pengembangan penemuan pembiayaan nan produktif dan berdampak. Ketiga, pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari keahlian keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara nyata.

"Masa depan ekonomi wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh keahlian kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran biaya untuk menciptakan pertumbuhan nan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keynote speech-nya menegaskan pembangunan wilayah memerlukan kerjasama lintas pemangku kepentingan.

"Membangun wilayah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua kudu bekerja-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi dan emperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

Menurutnya, BPD kudu bisa datang sebagai solusi atas beragam tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya seminar ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi lembaga finansial wilayah nan lebih modern, adaptif, dan berakibat nyata.

Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan wilayah nan inklusif dan berkelanjutan.