AS Mau Bikin Iran KO, Teheran Balik Menantang

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran mengecam ekspansi hukuman Amerika Serikat (AS) nan ditujukan untuk mengisolasi perekonomiannya. Teheran menyebut kebijakan terbaru Washington sebagai tindakan nan merupakan "pelanggaran norma berat", seraya menyatakan kepercayaan bahwa banyak negara tidak bakal ikut dalam kampanye tekanan tersebut.

Kecaman itu disampaikan nyaris enam bulan setelah bentrok antara AS dan Iran berjalan tanpa penyelesaian nan jelas. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan paket hukuman terbaru pada Senin (24/8/2026), tetapi tidak sampai menerapkan sejumlah opsi paling keras nan sebelumnya sempat menjadi ancaman Washington.

Bessent mengatakan negara-negara nan tetap melakukan perdagangan dengan Iran berisiko dikeluarkan dari sistem finansial berbasis dolar AS. Namun, dia tidak menyebut kapan langkah tersebut bakal diterapkan maupun negara mana saja nan berpotensi menjadi sasaran.

Menurut Bessent, negara-negara tersebut bakal diberikan waktu untuk mematuhi pengarahan baru Washington.

Kementerian Luar Negeri Iran menilai hukuman terbaru AS bukan sekadar tekanan ekonomi terhadap Teheran, tetapi juga ancaman terhadap norma internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Iran menegaskan bahwa persoalan tersebut sekarang mempunyai cakupan nan lebih luas.

"Masalahnya tidak lagi terbatas pada Iran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, dilansir Reuters, Rabu (26/8/2026).

Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa negara-negara nan menghargai kedaulatan dan kepentingan nasionalnya tidak bakal menerima tindakan nan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak ada negara terhormat nan menghargai kedaulatan dan kepentingan nasionalnya nan bakal menerima normalisasi pelanggaran norma berat dan intimidasi sistematis seperti itu," katanya.

Departemen Keuangan AS dalam paket terbaru mengumumkan hukuman terhadap 60 individu, entitas, dan kapal. Namun, daftar tersebut tidak mencantumkan lembaga-lembaga finansial China nan selama ini dicurigai membantu perdagangan minyak Iran.

China sendiri telah menjadi pembeli terbesar minyak Iran selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran telah menghentikan aliran minyak tersebut ke China sejak Washington kembali menerapkan blokade pada pertengahan Juli.

Trump sebelumnya mengatakan dirinya memperkirakan bakal menjamu Presiden China Xi Jinping pada bulan depan. Pada saat nan sama, Washington berupaya menghindari pembatasan terhadap ekspor mineral kritis China.

Beijing pada Selasa menyatakan kerja sama dengan Iran dilakukan dalam kerangka norma internasional dan tidak semestinya dicampuri pihak lain.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan China dan Rusia tidak menerima kebijakan AS tersebut. Ia juga memperkirakan negara-negara lain bakal melakukan perlawanan terhadap hukuman Washington.

Di tengah tekanan ekonomi tersebut, muncul sejumlah sinyal nan mengarah pada kemungkinan kembali dibukanya jalur mediasi untuk mengakhiri perang. Konflik nan bermulai dari serangan AS dan Israel terhadap Iran tersebut telah membikin sebagian besar aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terhenti.

Sebelum konflik, Selat Hormuz merupakan jalur krusial bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Iran dan Oman pada Selasa mengatakan keduanya telah membahas proposal untuk membentuk "koridor navigasi sementara bersama" di Selat Hormuz. Kedua negara juga membicarakan rencana untuk membersihkan ranjau nan berada di jalur tersebut.

Presiden AS Donald Trump kembali menyampaikan klaim sebelumnya bahwa seluruh ranjau di Selat Hormuz telah disingkirkan alias diledakkan. Trump juga mengatakan Iran telah diberi peringatan bahwa kapal alias perahu apa pun nan memasang ranjau baru bakal dihancurkan.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]