AS Bayar Utang Rp11,8 Triliun ke PBB, Masih Punya Tunggakan Rp65 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengalokasikan biaya sebesar US$725 juta alias sekitar Rp11,8 triliun untuk bayar kewajibannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah tersebut menjadi angin segar bagi PBB nan sedang menghadapi krisis finansial serius akibat tunggakan iuran dari negara-negara anggotanya.

Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, Washington menyatakan belum mentransfer biaya tersebut.

Pembayaran ini dilakukan menjelang rencana kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang.

Pemerintahan Trump selama ini dikenal kritis terhadap PBB dan menilai organisasi tersebut belum menjalankan kegunaan secara optimal. Padahal, sejumlah master support dan finansial internasional menilai pembayaran US$725 juta tersebut dapat membantu PBB menjaga operasionalnya di tengah kondisi finansial nan semakin tertekan.

Namun, nilai tersebut tetap jauh lebih mini dibandingkan total tanggungjawab AS kepada PBB. Pada Mei 2026, PBB memperkirakan Amerika Serikat mempunyai tunggakan lebih dari US$4 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar US$2,04 miliar untuk anggaran reguler, US$2,2 miliar untuk misi penjaga perdamaian nan melangkah maupun sebelumnya, serta US$44 juta untuk pengadilan-pengadilan PBB.

Dengan demikian, biaya US$725 juta nan bakal dialokasikan Washington hanya mencakup kurang dari 20% dari total tagihan nan menurut PBB tetap kudu dibayarkan Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, pembayaran utang AS tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada 4 Agustus 2026. Namun, pemerintah AS menegaskan bahwa pencairan biaya tetap berjuntai pada keberlanjutan agenda reformasi di tubuh PBB.

Mantan pejabat PBB Eugene Chen mengatakan, pembayaran tersebut setidaknya dapat membantu organisasi membiayai kebutuhan operasional dan bayar penghasilan pegawai untuk sementara waktu. Namun, biaya tersebut belum cukup untuk mengatasi seluruh persoalan finansial PBB.

"Hal ini membikin kapal tetap mengapung sedikit lebih lama," katanya mengutip Reuters, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, tanpa pembayaran lanjutan, kondisi finansial PBB dapat kembali memburuk. Bahkan, Amerika Serikat berpotensi kehilangan kewenangan suaranya di Majelis Umum PBB pada Januari mendatang andaikan tunggakannya memenuhi ketentuan dalam Piagam PBB.

"Jika AS tidak melakukan pembayaran lebih lanjut, kemungkinan besar AS bakal kehilangan kewenangan suaranya pada Januari," tambahnya.

Disebutkan bahwa, pada Pasal 19 Piagam PBB mengatur bahwa negara personil dapat kehilangan kewenangan bunyi di Majelis Umum andaikan jumlah tunggakan iurannya melampaui kontribusi nan semestinya dibayarkan selama dua tahun. Kendati demikian, dalam kondisi tertentu tetap terdapat kemungkinan pemberian masa tenggang.

Padahal, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi akibat keruntuhan finansial nan segera terjadi akibat rendahnya tingkat pembayaran iuran dari negara anggota.

Sebagai bagian dari program reformasi nan dikenal sebagai "UN80", PBB telah memangkas anggaran 2026 sebesar 9,2%. Organisasi tersebut juga memindahkan lebih dari 2.000 pekerjaan dari kota-kota dengan biaya operasional tinggi seperti Jenewa dan New York ke pusat-pusat operasional nan lebih murah.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan, selama 6 bulan terakhir Washington telah mendorong reformasi besar di tubuh PBB, termasuk pemangkasan anggaran nan disebut sebagai pengurangan anggaran riil pertama dalam sejarah organisasi tersebut. Langkah itu diklaim menghasilkan penghematan nyaris US$1 miliar.

Rencana pembayaran US$725 juta akhirnya memberikan sedikit ruang bernapas bagi PBB. Namun, dengan total tunggakan AS nan tetap mencapai miliaran dolar dan negara-negara personil lainnya juga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban, masa depan finansial organisasi berumur 80 tahun tersebut tetap menghadapi tantangan besar.

"Selama enam bulan terakhir, Amerika Serikat telah mencapai reformasi berhistoris di seluruh PBB - reformasi nan telah lama dianggap mustahil - termasuk pemotongan anggaran nyata pertama dalam sejarah PBB, nan menghasilkan pemotongan nyaris satu miliar," ungkapnya.

Namun, Washington belum mentransfer sekitar US$153,4 juta nan disebutnya sebagai "penahanan berasas kebijakan". Jumlah tersebut mencakup US$10,6 juta nan diperuntukkan bagi Dewan Hak Asasi Manusia nan ditarik partisipasinya oleh Washington tahun lampau dengan dalih adanya bias anti-Israel serta biaya untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina.

Sementara Pakar finansial PBB dari German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Ronny Patz mengatakan, pembayaran dalam jumlah besar dapat mencegah PBB melakukan pemangkasan shopping nan lebih ekstrem dalam waktu dekat.

Namun, persoalan mendasar belum sepenuhnya terselesaikan. PBB tetap menghadapi situasi tanpa persediaan biaya nan memadai. Jika pembayaran dari AS tidak berlanjut, organisasi tersebut berisiko mengalami kesulitan bayar penghasilan pegawai serta mempertahankan operasionalnya pada akhir tahun.

"Jika mereka tidak membayar, PBB mungkin betul-betul bakal mengalami kesulitan selama dua alias tiga bulan terakhir tahun ini dalam perihal pembayaran penghasilan dan menjaga agar operasional tetap berjalan," sebutnya.

Amerika Serikat sendiri merupakan kontributor terbesar bagi anggaran PBB. Namun, di bawah pemerintahan Trump, Washington menghentikan alias menahan sejumlah pembayaran wajib sekaligus memangkas pendanaan sukarela untuk beragam badan PBB.

AS juga telah menarik diri dari puluhan organisasi dan badan internasional nan berada di bawah maupun mengenai dengan sistem PBB. Pemerintah Trump menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi pemborosan anggaran dan memastikan duit pembayar pajak AS digunakan untuk kepentingan nan dianggap sejalan dengan kepentingan nasional.

Pengawas Keuangan PBB Chandramouli Ramanathan mengatakan, PBB sebelumnya mengandalkan penerimaan sekitar 90% iuran dari 193 anggotanya untuk anggaran tahun ini, demikian disampaikan bulan lalu. Per 18 Agustus, sekitar 129 personil telah melunasi iuran mereka, menurut sebuah arsip PBB. China, penyumbang terbesar kedua setelah Amerika Serikat, juga tidak tercantum dalam daftar tersebut.

(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]