Arahan Prabowo, Danantara Mau Percepat Transformasi PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi menyeluruh di PT PLN (Persero). Transformasi tersebut mencakup pembenahan model upaya hingga percepatan transisi daya bersih.

Hal tersebut diungkap dalam rapat terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Rabu (14/10/2026).

Sebagai informasi, setelah ratas tersebut, RUPS PLN pada malam ini mengangkat Suroso menjadi Direktur Utama PLN. Suroso juga tetap merangkap kedudukan lamanya hingga ada penggantinya.

"Kami membahas strategi mengakselerasi transformasi di PLN agar menjadi lebih baik, cepat, dan tanggap, sekaligus mempercepat pemanfaatan panel surya hingga 100 gigawatt," ujar Rosan seusai rapat.

Rosan menjelaskan bahwa transformasi PLN difokuskan pada pembenahan model upaya perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara meminta agar rancangan transformasi disusun secara matang dan dipaparkan kembali untuk segera ditindaklanjuti.

"Pesan Bapak Presiden, pembenahan ini kudu dilakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, langkah ini dapat menekan beban subsidi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tubuh PLN," tutur Rosan.

Pihak Danantara bakal menindaklanjuti pengarahan tersebut dengan berkoordinasi berbareng jejeran manajemen PLN guna melakukan kajian mendalam.

"Kami bakal meninjau ulang (revisit) model bisnisnya agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan akibat positif bagi perekonomian secara keseluruhan," lanjutnya.

Selain pembenahan bisnis, Rosan menyampaikan bahwa Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk penyempurnaan skema persediaan (contingency plan) pada sistem kelistrikan nasional.

"Jika terjadi kendala, skema cadangannya (backup plan) kudu jelas. Hal ini kudu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia," kata Rosan.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]