Arab Pecah? Saudi-Kuwait Lancarkan Serangan Militer ke Irak

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan telah meluncurkan serangan udara rahasia ke wilayah Irak untuk menyasar golongan paramiliter nan didukung oleh Iran. Langkah militer nan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini disebut-sebut sebagai corak mosi tidak percaya terhadap efektivitas payung keamanan Amerika Serikat (AS) di area Timur Tengah.

Mengutip laporan dari Reuters Jumat (15/5/2026), serangan ini terjadi Rabu. Operasi ini disebut sebagai "respons independen terhadap ancaman nan masuk ke wilayah kedaulatan negara-negara Teluk" di tengah memudarnya kepercayaan mereka pada agunan perlindungan militer Washington.

Meskipun Arab Saudi dan Kuwait merupakan rumah bagi pangkalan militer utama AS, kedua negara ini tetap menjadi sasaran serangan drone dan rudal sebagai jawaban Iran atas kampanye militer AS-Israel sejak Februari lalu. Investigasi menunjukkan bahwa ratusan drone nan menyerang prasarana mereka berasal dari Irak, khususnya dari golongan Kataib Hezbollah nan berbasis di selatan Irak.

Jet tempur Arab Saudi dilaporkan menghantam sasaran milisi pro-Iran di Irak sesaat sebelum gencatan senjata antara AS dan Iran tercapai pada awal April. Selain itu, otoritas di Irak menyatakan bahwa setidaknya dua kali serangan rudal diluncurkan dari wilayah Kuwait untuk menghancurkan posisi-posisi krusial milik Kataib Hezbollah.

Ketegangan ini sebenarnya telah mencapai puncaknya pada bulan Maret ketika Arab Saudi dan Kuwait memberikan peringatan keras kepada pemerintah Baghdad agar segera menertibkan milisi pro-Iran. Di sisi lain, Kuwait tercatat telah memanggil perwakilan diplomatik Irak sebanyak tiga kali, sementara Arab Saudi melakukan perihal serupa terhadap duta besar Irak pada bulan lalu.

Para pengamat menilai tindakan berani negara-negara Teluk ini dipicu oleh kekecewaan terhadap AS nan dianggap memulai bentrok tanpa konsultasi strategis dengan sekutu regionalnya. Hal ini diungkapkan oleh Khaled Almezaini, seorang guru besar madya politik di Universitas Zayed di Abu Dhabi, dalam wawancaranya mengenai dinamika keamanan baru ini.

"Pertanyaan nan paling mendasar adalah mengenai konsultasi. Apakah negara-negara Teluk betul-betul mendapatkan jenis kemitraan dan support keamanan nan mereka rasa perlu jika Amerika Serikat bakal terlibat secara militer di area ini," kata Almezaini kepada The Guardian.

Seiring meningkatnya eskalasi, para analis mulai meragukan masa depan ketergantungan militer negara-negara Teluk terhadap Washington. Muncul pertanyaan besar di kalangan monarki Teluk mengenai apakah keberadaan pangkalan militer AS saat ini merupakan aset nan melindungi alias justru menjadi beban nan membahayakan stabilitas nasional mereka.

(tps/sef)

Add