APBN Tameng Lonjakan Harga Minyak, Demi Kantong Warga RI Tak Terkuras

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal RI tetap terjaga kendati nilai minyak mentah Indonesia alias ICP bergerak di atas dugaan awal.

Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan dugaan dasar ICP sebesar US$ 70 per barel dengan sasaran defisit 2,68%terhadap PDB. Selain itu, nilai BBM subsidi seperti solar dan Pertalite sudah dipatok masing-masing Rp 6.800 dan Rp 10.800 per liter.

Namun, akibat bentrok di Timur Tengah nan mendorong lonjakan nilai minyak dunia. Juda mencatat, rata-rata ICP sejak awal April telah mencapai US$ 77,8 per barel dan sekarang bergerak di kisaran US$79 hingga US$ 80.

"Januari sampai 8 April itu rata-rata US$77,8/barrel. Mungkin jika tanggal sekarang ini memang sudah naik antara 79, 80 sekitar itu. Artinya apa?Ada kelebihan alias kelampauan dari dugaan nan US$ 70/barel," ujar Juda dalam aktivitas National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menanggapi kenaikan nilai minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menahan nilai BBM subsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Namun, konsekuensinya adalah beban subsidi daya nan meningkat.

"Harga BBM nan disubsidi tidak naik. Harganya tetap. Tentu saja jika nilai tetap, nilai keekonomiannya naik, tentu saja subsidinya membengkak," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, defisit APBN berpotensi menembus pemisah 3% terhadap PDB jika dibiarkan tanpa langkah penyesuaian. Terutama, jika nilai minyak rata-rata sepanjang tahun menyentuh US$ 100 per barel.

Maka dari itu, Juda menjelaskan pemerintah menempuh langkah penajaman anggaran alias refocusing. Dengan demikian, APBN bakal tetap kondusif dan kondisi perekonomian RI tetap kuat. Pada saat nan sama kantong rakyat nan tergambar dari daya beli tidak tertekan.

"Jadi pertama, daya beli masyarakat ini kudu dijaga. Caranya? Caranya inflasinya tidak naik, nilai BBM nan jika dinaikkan bisa kemana-mana, itu dijaga tetap. Subsidinya membengkak, tentu saja kudu mengorbankan pengeluaran nan lain. Oleh karena itu dilakukan refocusing," ujarnya.

Seperti nan diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan relokasi alias pengalihan anggaran shopping ini dilakukan dari shopping nan kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat shopping nonoperasional, dan aktivitas seremonial.

"Ini menuju shopping nan lebih produktif dan berakibat langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi musibah Sumatra," paparnya.

Airlangga menegaskan, pemerintah juga terus mendorong percepatan shopping kementerian dan lembaga serta penajaman shopping melalui optimasi anggaran nan nilainya bakal berada pada rentang Rp 121,2 triliun sampai dengan Rp 130,2 triliun.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun," ungkap Airlangga.

(mij/mij)

Add