Antisipasi DBH Menyusut, DPRD DKI Dorong Optimalisasi Aset Daerah

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendorong badan upaya milik wilayah (BUMD) dan jejeran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan aset-aset nan belum produktif. Langkah itu dinilai krusial sebagai antisipasi jika biaya bagi hasil (DBH) nan diterima Jakarta dari pemerintah pusat mengalami penurunan.

Hal itu disampaikan Basri Baco saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah memerlukan anggaran besar untuk beragam program sosial nan menyentuh langsung masyarakat.

"Bisa jadi DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial nan menyenangkan masyarakat dan perlu biaya besar," kata Basri Baco.

Karena itu, dia meminta BUMD mulai memikirkan langkah untuk memberikan kontribusi nan lebih besar terhadap pendapatan daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset nan selama ini belum menghasilkan.

"Nah sehingga dari awal saya sampaikan bahwa sepertinya Pak Kaban, BUMD ini kudu sudah berpikir gimana bisa kontribusi besar dan maksimal terhadap APBD kita. Aset-aset nan tidak produktif cepat-cepat jadi duit," ujarnya.

Basri menilai banyak aset milik wilayah nan tetap bisa dimaksimalkan. Ia mendorong pemanfaatan lahan kosong maupun gedung nan belum produktif melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun skema pembiayaan kreatif.

"Artinya gandeng pihak ketiga, swasta, alias siapa pun. Lahan-lahan kosong, gedung-gedung kosong jadi duit. Serta creative financing," tuturnya.

Ia menegaskan idealnya BUMD tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan nan ada, melainkan bisa berdiri berdikari dengan memaksimalkan seluruh potensi aset nan dimiliki.

"Sehingga idealnya semua BUMD tidak mengharapkan lagi, BUMD berdiri sendiri memaksimalkan potensi nan ada, aset-aset semua," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Basri juga menyinggung potensi aset nan dimiliki PT Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan info nan diterimanya, tetap terdapat lahan kosong nan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

"Itu Ancol itu tanahnya tetap banyak nan kosong berasas informasi. Nah coba sekali-sekali mungkin nan punya kelebihan biaya bikin apa di dalam situ agar tanah-tanah nan kosong itu bisa monetize. Jadi duit lah," jelasnya.

Menurut Basri, optimasi aset wilayah menjadi salah satu langkah nan perlu dipercepat agar kondisi fiskal Jakarta tetap kuat andaikan terjadi penurunan transfer biaya dari pemerintah pusat. Ia pun meminta usulan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam beragam forum berbareng BUMD dan pemangku kepentingan terkait.

(rdp/rdp)