Anita Jacoba Gah Minta Tambahan Anggaran Perpusnas Berdampak Nyata ke Daerah 3T

Peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp50 miliar pada 2027 diminta diarahkan untuk menghasilkan perubahan konkret terhadap tingkat literasi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tambahan anggaran tersebut dinilai perlu disertai sasaran nan terukur agar dampaknya dapat diketahui secara jelas.

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah mengatakan kondisi literasi di sejumlah wilayah 3T tetap memprihatinkan. Bahkan, menurutnya, tetap terdapat anak-anak nan telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum mempunyai keahlian membaca nan memadai.

“Literasinya tetap sangat-sangat jauh dari nan kita harapkan. Bahkan banyak anak SMA juga nan literasinya sangat rendah. Kalau di NTT, mungkin ada 30 persen nan bisa membaca dan menulis. Apalagi nan SD, SMP, itu sangat-sangat memprihatinkan,” ujar Anita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Karena itu, Anita meminta Perpusnas menjelaskan perubahan konkret nan ditargetkan melalui tambahan anggaran tersebut, khususnya terhadap peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Menurutnya, pengukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya berasas jumlah kitab nan disalurkan, pembangunan alias pengembangan perpustakaan, maupun jumlah masyarakat nan mengikuti program. Lebih dari itu, perlu ada parameter nan menunjukkan peningkatan keahlian literasi dan perubahan perilaku membaca masyarakat.

“Kami mau memastikan tambahan anggaran ini tidak berakhir pada peningkatan jumlah buku, perpustakaan, aktivitas alias peserta program, tetapi betul-betul menghasilkan perubahan perilaku membaca dan keahlian literasi nan meningkat di tengah masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Anita juga meminta Perpusnas mempunyai kalkulasi nan jelas mengenai kebutuhan anggaran untuk meningkatkan parameter literasi masyarakat. Dengan demikian, tambahan anggaran nan diberikan dapat dikaitkan secara langsung dengan sasaran peningkatan TGM maupun IPLM di wilayah nan menjadi prioritas.

Selain persoalan kualitas literasi, Anita menilai penguatan akses terhadap perpustakaan juga perlu mendapat perhatian. Ia menyebut tetap terdapat kabupaten di wilayah pemilihannya nan belum mempunyai perpustakaan, sementara kondisi perpustakaan nan sudah ada memerlukan perbaikan sarana maupun pembaruan koleksi.

“Jadi, saya minta perubahan konkret. Apa targetnya untuk daerah-daerah 3T agar meningkatkan literasi di daerah? Karena memang literasi di wilayah sangat memprihatinkan,” pungkas legislator asal dapil NTT II itu.