Anggota DPR Nilai Arah Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Sudah Benar

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai arah kebijakan norma dan ekonomi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah melangkah di jalur nan benar. Hal tersebut dia sampaikan sebagai catatan refleksi tepat pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026).

Menurut Soedeson, penegakan hukum dan produk legislasi di bawah pemerintahan saat ini menunjukkan banyak sekali kemajuan nan fundamental. 

"Di bagian undang-undang, kita melahirkan banyak sekali undang-undang. Kita punya KUHAP baru, di mana di dalam KUHAP itu kita membikin suatu paradigma baru. KUHP nan walaupun disahkan di masa pemerintahan presiden nan lalu, namun diterapkan dalam pemerintahan ini, sukses mengubah norma nan tadinya berkarakter retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif (restorative justice)," ujar Soedeson melalui keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Soedeson juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ia juga menyoroti ketegasan pemerintah di sektor pasar modal. Ia mencontohkan hukuman denda lebih dari Rp 2 triliun terhadap tiga perusahaan pelanggar, nan disebutnya sebagai tindakan tegas nan belum pernah terjadi dalam sejarah pasar modal.

Di bagian pemberantasan korupsi, Soedeson menilai penegakan norma melangkah tanpa pandang bulu. 

"Sudah banyak nan ditangkap, mulai dari bupati, gubernur, hingga menteri. Ini semua merupakan suatu prestasi, dan saya pribadi serta dari Partai Golkar sangat menghargai perihal tersebut," tambahnya.

Pada bagian lain, Soedeson menyoroti keberhasilan Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) nan dinilai sukses memberantas tambang terlarangan serta memulihkan area hutan. 

"Satgas PKH sudah sukses mengembalikan triliunan rupiah berupa denda kepada rakyat. Tanah dan rimba nan semestinya lestari, nan sempat dirampas, sekarang diambil alih kembali oleh negara," paparnya.

Kebijakan di sektor daya juga tak luput dari pujian. Penerapan biodiesel B50 dan rancangan etanol 10 persen dinilai sukses besar dalam menekan impor solar sekaligus menghemat devisa negara demi kepentingan rakyat. Begitu pula dengan hilirisasi nikel nan terus menyumbang devisa.

Berdasarkan rentetan capaian tersebut, Soedeson meyakini bahwa pemerintahan saat ini mempunyai komitmen penuh terhadap visi ekonomi kerakyatan.

"Maka menurut saya, pertimbangan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini arahnya sudah benar. Kita dukung penuh lantaran visi Presiden adalah ekonomi kerakyatan, untuk membikin rakyat sehat dan sejahtera," ucap Soedeson.

Lebih lanjut, Soedeson berambisi program Makan Bergizi Gratis (MBG), support sosial, dan Koperasi Desa Merah Putih terus dikembangkan. 

"Tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan. Kalau dalam implementasinya sistemnya belum benar, mari kita bersama-sama perbaiki," imbuhnya.(H-2)