Anggaran Naik Jadi Nyaris Rp 1 T, Ini Rencana Kementerian Transmigrasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Transmigrasi mendapat tambahan ruang anggaran nan cukup besar untuk tahun anggaran 2027. Pagu kementerian sekarang mencapai nyaris Rp1 triliun setelah memperoleh peningkatan dibandingkan pagu awal.

Kenaikan tersebut membikin Kementerian Transmigrasi membikin ruang lebih besar untuk menjalankan program teknis di lapangan. Sebagian tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sistem pendukung kementerian.

"Kementerian Transmigrasi saat ini mendapatkan sebesar Rp972.227.000.000 dari anggaran semula Rp400,27 miliar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V, dengan berkah dukungannya, alhamdulillah kami mendapatkan kenaikan pagu anggaran sebesar 137%," kata Sekjen Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan dalam rapat Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/26).

Pagu tersebut kemudian dibagi ke sejumlah unit utama kementerian. Porsi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.

Dari total anggaran itu, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp329,63 miliar. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapat Rp384,13 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi memperoleh Rp223,93 miliar.

"Alhamdulillah dengan biaya nan sebesar Rp972,227 ini kami bisa membagi untuk program-program pembinaan dan program transmigrasi. Jadi alhamdulillah semua untuk dukman tercukupi, kemudian untuk program teknis kita bisa alihkan sebesar 40% nan kelak bakal dirinci oleh masing-masing Dirjen," ujarnya.

Tambahan biaya di Sekretariat Jenderal tidak seluruhnya diarahkan untuk shopping rutin. Sejumlah alokasi disiapkan untuk memperkuat sistem informasi, pengembangan area ekonomi, jasa teknologi informasi, hingga support penyelesaian persoalan pertanahan area transmigrasi.

Di tingkat unit teknis, anggaran juga diarahkan untuk menjalankan program prioritas transmigrasi. Pemerintah menyiapkan sejumlah aktivitas nan berangkaian dengan pembangunan kawasan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi transmigran.

"Dari Rp329,63 miliar, komposisinya untuk anggaran Sekjen itu Rp308,83 miliar alias 93,7% itu berada pada program Dukman, sedangkan Rp20,8 miliar alias 6,3% berada pada program support transmigrasi," kata Edy.

Anggaran Transmigrasi 2027 Digelontorkan ke 78 Kabupaten/Kota

Kementerian Transmigrasi menyiapkan penyelenggaraan program pembangunan area transmigrasi di puluhan wilayah pada 2027. Sebanyak 78 kabupaten/kota menjadi sasaran aktivitas Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Program tersebut mencakup area nan tersebar di beragam wilayah Indonesia. Pemerintah membagi letak aktivitas mulai dari Sumatera hingga Papua dengan karakter area dan kebutuhan pembangunan nan berbeda.

"Untuk tahun 2024 rencananya bakal kami lokuskan kepada sebanyak 78 kabupaten ataupun kota dengan jumlah area transmigrasi 76 area transmigrasi," kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofa Nurudin dalam kesempatan nan sama.

Sebaran letak tersebut mencakup sejumlah wilayah utama di Indonesia. Sumatera menjadi salah satu wilayah sasaran dengan jumlah kabupaten/kota nan cukup besar, disusul Sulawesi dan Kalimantan.

"Untuk di wilayah Sumatera itu ada 22 kabupaten/kota. Kemudian di wilayah Kalimantan ada 12 kabupaten. Untuk wilayah Nusa Tenggara itu ada 7 kabupaten. Untuk wilayah Sulawesi itu ada 24 kabupaten/kota, untuk wilayah Maluku itu ada 3 kabupaten, dan untuk wilayah Papua itu ada 6 kabupaten," ujarnya.

Pembangunan area bakal mengikuti agenda program 5T nan menjadi prioritas Kementerian Transmigrasi. Bentuk kegiatannya tidak hanya berupa pembangunan permukiman, tetapi juga mencakup aspek legalitas lahan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Salah satu agenda diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di area transmigrasi. Pemerintah juga menyiapkan fasilitasi publikasi sertifikat kewenangan milik serta pengukuran lahan bagi transmigran.

"Untuk Trans Tuntas diarahkan untuk kita melakukan inventarisasi terhadap HPL-HPL transmigrasi, juga fasilitasi untuk percepatan publikasi SHM transmigrasi. Kemudian juga untuk ukur bagi lahan, ini terhadap transmigran baik transmigran penempatan T1 maupun T2," kata Sigit.

Sementara itu, program Transmigrasi Lokal diarahkan untuk mendukung masyarakat lokal melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar. Kebutuhan nan disiapkan mencakup jembatan, jalan, air bersih, rumah transmigran, drainase, akomodasi umum hingga pembukaan lahan.

Program lainnya menghubungkan pembangunan area dengan aktivitas ekonomi dan kerja sama lintas sektor. Trans Gotong Royong, misalnya, diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui support sarana produksi, lembaga sosial budaya serta peralatan pascapanen.

"Sedangkan untuk nan program nan kelima, Trans Gotong Royong, ini diarahkan untuk pemenuhan aktivitas kerja sama dengan lintas sektor nan sifatnya untuk mendukung aktivitas mandatori ekonomi seperti fasilitasi lembaga sosial budaya dan juga support sarana produksi pertanian, juga penyediaan perangkat pasca panen mengenai dengan revitalisasi area transmigrasi," ujarnya.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]