Anggaran Kantor Bahlil Disetujui Rp27 T di 2027, Terbesar Buat Ini

2 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 2027 disetujui sekitar Rp27,37 triliun. Adapun, dari total pagu tersebut, sekitar Rp22 triliun bakal digunakan untuk pembangunan prasarana energi, terutama jaringan gas dan kelistrikan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Erani Yustika mengatakan, alokasi anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk mengejar sasaran pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik pada 2029.

"Rp27 triliun besar memang ya, lantaran kan kita memang setiap tahun diminta untuk memastikan agar kelak pada tahun 2029 semua penduduk Indonesia itu bisa menikmati akses listrik," kata Erani di Kementerian ESDM, Jumat (4/9/2026).

Ia pun memerinci sekitar Rp10 triliun per tahun dialokasikan untuk program kelistrikan. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan jaringan gas (jargas) dan transmisi pipa gas di bawah Direktorat Jenderal Migas mencapai sekitar Rp11 triliun.

"Jadi dari Rp27 triliun itu, Rp22 triliun itu dipakai untuk nan mengenai dengan gas, Jargas, pipa transmisi gas untuk membangun prasarana daya tadi itu, plus Lisdes, BPBL (Bantuan Pasang Listrik Baru) tadi itu. Itu udah Rp22 triliun," katanya.

Sementara itu, sisa anggaran bakal digunakan untuk program di sektor daya baru terbarukan dan konservasi daya (EBTKE), mineral dan batu bara (minerba), serta geologi.

"Lainnya baru dipakai untuk EBTKE misalnya untuk PLTMH, terus kemudian di Minerba untuk pendalaman kelak program prioritas nan mengenai dengan hilirisasi, kemudian Geologi ada Geomarin gitu. Nah nan gini ngerti saya, lantaran ini urusan anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 27,37 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.

Anggaran tersebut disetujui beberapa diantaranya untuk mendanai beragam program strategis nasional, terutama pembangunan prasarana daya nan berakibat langsung pada masyarakat.

Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Marcus Mekeng menekankan bahwa kementerian kudu bisa mempertanggungjawabkan penggunaan biaya tersebut melalui peningkatan keahlian operasional di lapangan.

"Saya rasa ini saja jika tidak ada lagi bapak ibu sekalian jadi cukup ya. Kita setujui anggaran ESDM Rp 27.372.845.631.000," ujar Mekeng dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dikutip Selasa (1/9/2026).

Pagu anggaran tersebut mencakup alokasi shopping program strategis prasarana sebesar Rp 22,51 triliun dan anggaran pendidikan senilai Rp 165,1 miliar. Fokus utama penggunaan biaya diarahkan pada percepatan pembangunan jaringan gas serta elektrifikasi.

Rincian program prasarana tahun 2027 meliputi pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei ruas tahun plural sebesar Rp 3,94 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 5,21 triliun untuk pembangunan 959.232 sambungan jaringan gas rumah tangga serta Rp 158,5 miliar guna pengadaan 14.000 paket konverter kit petani.

Sektor ketenagalistrikan juga mendapatkan porsi besar untuk program support pasang baru listrik (BPBL) dan prasarana listrik desa. Pemerintah turut menyiapkan Rp 815,56 miliar untuk paket kompor listrik serta Rp 635,24 miliar guna mendukung sasaran konversi 63.000 unit motor listrik tahun depan.

Mekeng memberikan catatan unik agar Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menunjukkan performa nan maksimal sesuai dengan besarnya anggaran nan diterima. Hal itu diperlukan agar masyarakat dapat merasakan langsung faedah dari penerimaan APBN nan berasal dari pajak.

"Masyarakat sekarang semakin sensitif untuk mendalami soal ini apalagi kenaikan anggaran cukup cukup besar. Jadi kami minta Dirjen Migas nan dapat 11 triliun lebih ya itu performance-nya pak dirjen kudu kita tingkatkan ya. Dirjen ketenagalistrikan juga elektrifikasi masyarakat kudu bisa meningkat," tandasnya.

Berikut rincian pagu anggaran Kementerian ESDM 2027:

Total Pagu Anggaran: Rp 27,37 Triliun.

Alokasi Penggunaan:

Program Strategis/Infrastruktur: Rp 22,51 T (82%).

Belanja Operasional & Layanan Manajemen: Rp 3,56 T (13%).

Publik Non-Fisik: Rp 1,31 T (5%).

Pagu Anggaran per Unit Kerja/Eselon I:

Ditjen Minyak dan Gas Bumi: Rp 11,34 triliun.

Ditjen Ketenagalistrikan: Rp 10,45 triliun.

Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi: Rp 1,82 triliun.

BPSDM ESDM: Rp 874,90 miliar.

Badan Geologi: Rp 774,83 miliar.