Anggaran Cuma Rp 12,15 Triliun, Ditjen Cipta Karya Setop Proyek Baru pada 2027

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak bakal memulai pembangunan proyek prasarana bentuk baru pada tahun anggaran 2027. Kebijakan ini diambil menyusul keterbatasan pagu anggaran nan didapatkan dalam RAPBN 2027.

Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Meike Kencana Wulan Martawidjaja mengungkapkan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya pada 2027 dipatok sebesar Rp 12,15 triliun. Angka tersebut hanya naik tipis dari pagu sugestif awal sebesar Rp 11,07 triliun.

"Jika dibandingkan dengan pagu sugestif Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 11,07 triliun, terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp1,08 triliun untuk pemenuhan kebutuhan shopping non-operasional, aktivitas multiyears contract lanjutan, dan aktivitas IBM," ujar Meike dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

"Pagu anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi sebesar Rp 12,15 triliun nan terdiri dari program support manajemen sebesar Rp 1,13 triliun dan program teknis sebesar Rp11,02 triliun," lanjutnya.

Dengan alokasi tersebut, Meike secara terbuka menyatakan pihaknya terpaksa menyetop alokasi untuk aktivitas bangunan baru pada 2027 mendatang.

"Dalam kesempatan ini kami juga mau menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kesiapan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk aktivitas baru pada tahun 2027," tegas Meike.

Ia menjelaskan, pagu nan ada saat ini bakal dimaksimalkan untuk menuntaskan proyek-proyek prioritas nan berkarakter mendesak, perjanjian tahun plural (multiyears contract / MYC), hingga program padat karya.

"Direktorat Jenderal Cipta Karya sangat memahami bahwa rencana kerja dan anggaran tahun 2027 kudu disiapkan dengan hati-hati dengan memanfaatkan pagu anggaran secara optimal. Untuk itu, pagu anggaran bakal difokuskan pada aktivitas prioritas dan mendesak serta memberikan akibat langsung bagi masyarakat," paparnya.

Meike membeberkan bahwa kebutuhan riil Cipta Karya sebenarnya mencapai Rp30,67 triliun. Akibatnya, terdapat celah anggaran (backlog) belasan triliun rupiah program nan belum bisa diakomodasi pemerintah.

"Kami sampaikan kembali bahwa sebagaimana nan telah kami sebutkan di awal paparan, tetap terdapat kebutuhan anggaran nan belum tertampung pada pagu anggaran sebesar Rp18,64 triliun," pungkasnya.