Anev Kamseltibcarlantas, Kakorlantas Polri Tekankan Pencegahan Kecelakaan

Jakarta -

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Wibowo mengapresiasi keahlian jejeran lampau lintas nan dinilai melangkah baik. Irjen Wibowo mengingatkan agar jejeran tidak terlena dengan capaian tersebut, pertimbangan dan pemantauan situasi lampau lintas kudu terus dilakukan.

Hal ini disampaikan saat dia membuka Analisis dan Evaluasi (Anev) Kamseltibcarlantas nan dihadiri para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) jejeran Polda se-Indonesia di Aula Madellu Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Irjen Pol Wibowo menyoroti nomor fatalitas korban meninggal bumi akibat kecelakaan lampau lintas menunjukkan tren penurunan selama dua bulan berturut-turut.

"Angka fatalitas korban kecelakaan lampau lintas meninggal bumi selama dua bulan berturut-turut mengalami penurunan," ujar Irjen Pol Wibowo dalam arahannnya.

Menurutnya, tren positif tersebut perlu dijaga melalui pertimbangan berkepanjangan dan pemantauan situasi lampau lintas secara konsisten. Langkah tersebut krusial guna memastikan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lampau lintas (Kamseltibcarlantas) terus berjalan.

Selain menyoroti nomor fatalitas kecelakaan, Irjen Pol Wibowo memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan penegakan norma di lapangan.

Irjen Pol. Wibowo meminta jejeran tidak melakukan penindakan tilang manual secara sembarangan. Jika penindakan manual kudu dilakukan, petugas diminta memprioritaskan pelanggaran nan mempunyai potensi besar menyebabkan kecelakaan lampau lintas.

"Apabila melaksanakan penindakan pelanggaran secara manual, prioritaskan pelanggaran nan berpotensi menyebabkan kecelakaan lampau lintas," jelasnya.

Irjen Pol Wibowo juga meminta para Dirlantas untuk memastikan pengawasan terhadap personil di lapangan melangkah optimal. Setiap personel kudu memahami tugas dan kewenangannya serta memenuhi persyaratan manajemen sebagai petugas penindak pelanggaran lampau lintas.

Lebih lanjut, Irjen Pol Wibowo menekankan kebijakan penegakan norma nan telah diberikan ketua kudu dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Penegakan norma kudu dilakukan secara profesional, terukur, dan tetap berorientasi pada keselamatan masyarakat," tandasnya.

(rdp/hri)