Andre Rosiade Usul Bypass Bukittinggi, Solusi Polemik Tol dan Fly Over Sumbar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menawarkan solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. Salah satu opsi nan didorong adalah memanfaatkan kembali trase Bypass Bukittinggi nan sebelumnya telah direncanakan pemerintah, tetapi hingga sekarang belum terealisasi.

Hal itu disampaikan Andre saat meninjau penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (20/8).

Andre mengatakan pemerintah memahami adanya aspirasi masyarakat nan pro maupun kontra terhadap rencana pembangunan jalan tol. Karena itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus mencari pengganti agar pembangunan tol tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari beragam golongan masyarakat, baik nan pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari pengganti terbaik gimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi angan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," kata Andre.

Menurutnya, salah satu solusi nan sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass nan sebelumnya telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase tersebut, kata Andre, selama puluhan tahun belum terealisasi lantaran belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.

"Kami ada solusi, lantaran trase itu sudah ada. Nanti tol ini bakal kita sorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu kelak mempergunakan trase bypass nan ada," ujarnya.

Andre menjelaskan, pemerintah pusat berbareng Hutama Karya bakal didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, terdapat rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer nan sekaligus dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.

"Untuk membebaskan lahan bypass nan sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu kelak bakal menggunakan biaya pembebasan lahan tol. Kita bakal bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu," katanya.

Dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat melangkah secara bersamaan. Bypass nan selama ini hanya menjadi rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. "Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tegasnya.

Menurut Andre, keberadaan bypass tersebut juga diharapkan menjadi pengganti untuk mengurai kepadatan lampau lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk area Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan.

"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, jika bypass ini bisa kita bangun, lantaran trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujarnya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Andre mengatakan pihaknya bakal menggelar pembahasan pada 8 September 2026. Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kami berencana tanggal 8 September bakal mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jejeran untuk membahas trase bypass nan sudah ada ini," katanya.

Andre menyebut solusi tersebut sebagai langkah nan komprehensif lantaran dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga pengganti penanganan kemacetan.

"Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, nan kedua bypass nan selama ini menjadi khayalan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," katanya.

Ia berambisi rencana tersebut mendapat support Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre juga tetap optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Kita tetap berkeyakinan tahun ini prosesnya tetap bisa dimulai. Kita tentu berambisi akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun," ujarnya.

Andre menegaskan dirinya berbareng Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya bakal terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

"Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan memandang beragam pengganti solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada nan saya rasa sangat komprehensif," katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan trase bypass tersebut juga menjadi pengganti untuk menghindari persoalan pembebasan lahan nan selama ini menjadi salah satu hambatan pembangunan infrastruktur.

"Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada biaya pembebasan lahan tol, itu nan kita bakal pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," kata Andre.