Andre Rosiade: Komisi VI Terima Aduan Konsumen ADCP, Siap Fasilitasi Solusi

Komisi VI DPR RI menerima audiensi konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) nan menyampaikan beragam persoalan mengenai proyek kediaman nan hingga sekarang belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana nan diharapkan konsumen.

Pimpinan Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini berbareng Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, menerima langsung audiensi tersebut pada Selasa (11/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Komisi VI DPR RI menyatakan bakal memfasilitasi pertemuan antara konsumen PT Adhi Commuter Properti Tbk dengan sejumlah pihak mengenai untuk mencari jalan keluar atas persoalan nan dihadapi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, Komisi VI bakal mendorong pertemuan nan melibatkan Danantara Asset Management, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk, serta Direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Komisi VI bakal memfasilitasi pertemuan antara konsumen dengan pihak-pihak terkait, mulai dari Danantara Asset Management, Direksi Adhi Karya, Direksi Adhi Commuter Properti, hingga Himbara. Kita mau persoalan ini dibicarakan secara terbuka dan dicari solusi nan konkret," kata Andre.

Menurut Andre, persoalan nan disampaikan konsumen tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan hubungan antara konsumen dengan pengembang. Ketika menyangkut perusahaan nan berada dalam ekosistem BUMN, maka diperlukan perhatian dan koordinasi dari beragam pihak agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

"Yang paling krusial bagi kami adalah gimana konsumen mendapatkan kepastian. Mereka sudah mengeluarkan uang, ada nan sudah bayar cicilan, tetapi kemudian menghadapi persoalan pembangunan dan serah terima. Ini kudu mendapatkan solusi," ujar Andre.

Sejumlah konsumen dalam audiensi menyampaikan persoalan mengenai proyek perumahan dan apartemen nan dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk. Persoalan nan muncul antara lain keterlambatan pembangunan, proyek nan mengalami stagnasi, hingga ketidakpastian mengenai penyelesaian dan serah terima unit.

Persoalan tersebut terjadi pada sejumlah proyek kediaman nan dikembangkan ADCP, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Kondisi tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan konsumen lantaran tanggungjawab pembayaran tetap melangkah sementara progres pembangunan dan kepastian penyelesaian proyek menjadi persoalan.

Andre menilai penyelesaian persoalan konsumen memerlukan pendekatan menyeluruh.

"Kita tidak mau hanya mendengar keluhan, kemudian selesai. Komisi VI mau ada langkah konkret. Karena itu kita bakal dudukkan semua pihak nan berkepentingan. Konsumen kudu mendapatkan kepastian mengenai nasib rumah alias apartemen nan mereka beli," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa Komisi VI berbareng seluruh jejeran ketua dan personil bakal terus menindaklanjuti beragam laporan dan aspirasi masyarakat nan masuk ke Komisi VI.

"Setiap laporan masyarakat nan masuk tentu bakal kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Komisi VI. Kami mau memastikan setiap persoalan nan menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya nan berangkaian dengan mitra kerja Komisi VI, mendapatkan perhatian dan penyelesaian nan sebaik-baiknya," ujar Anggia.

Komisi VI selanjutnya bakal mendorong koordinasi dengan pihak-pihak mengenai untuk mempertemukan konsumen dengan manajemen perusahaan, Danantara Asset Management, PT Adhi Karya, ADCP, serta Himbara guna membahas opsi penyelesaian secara lebih konkret.