Andre Rosiade Desak Percepatan Preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek preservasi ruas jalan Lubuk Selasih-Surian di area Air Dingin. Proyek nan didanai APBN senilai nyaris Rp 220 miliar itu krusial untuk meningkatkan konektivitas.

Hal itu disampaikan Andre saat rapat koordinasi berbareng Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok di Kantor BPJN Sumbar, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, proyek tersebut juga berfaedah untuk memperlancar arus transportasi di wilayah selatan Sumatera Barat.

Andre menjelaskan proyek itu mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan lebar mencapai 11 meter. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan support pembebasan lahan terhadap 142 rumah penduduk nan terdampak di sepanjang trase jalan.

"Mencari anggaran pusat itu tidak mudah. Kita kudu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia. Karena itu setiap anggaran nan sukses dibawa ke Sumatera Barat kudu dimanfaatkan secara maksimal agar ke depan pemerintah pusat kembali memberikan support pembangunan," kata Andre.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan proyek senilai Rp 220 miliar tersebut menjadi kesempatan besar bagi Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Sebab itu, persoalan pembebasan lahan kudu segera dituntaskan agar sasaran pembangunan dapat melangkah sesuai rencana.

Andre berambisi setelah proyek selesai, ruas jalan Lubuk Selasih-Surian mempunyai lebar penuh 11 meter. Maka, dengan begitu bisa meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus kendaraan menuju Solok Selatan dan wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah wilayah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah gedung nan terdampak sebanyak 142 unit, lebih sedikit dibandingkan info awal nan mencapai 162 unit.

"Alhamdulillah masyarakat nyaris semuanya sudah menyatakan setuju. Pemerintah wilayah juga sudah menyiapkan anggaran untuk penggantian gedung penduduk nan terdampak proyek ini," ujar Jon Firman Pandu.

Menurutnya, proses penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) saat ini tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Setelah itu, pembayaran penggantian gedung kepada penduduk bakal segera dilakukan.

"Target kami pada Juli pembayaran sudah bisa dimulai dan paling lambat 31 Agustus 2026 seluruh proses pembebasan lahan selesai alias clean and clear," katanya.

Jon juga mengatakan tiga titik longsor di area Air Dingin menjadi prioritas penanganan. Sebab, sangat memengaruhi akses transportasi masyarakat. (amw/gbr)