Andre Rosiade Desak Pengganggu Proyek Flyover Sitinjau Lauik Ditindak Tegas

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade turun langsung meninjau perkembangan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Panorama I, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul kembali terjadinya gangguan terhadap proyek strategis nasional nan sempat viral dalam beberapa hari terakhir.

Andre datang berbareng Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat Siska Martha Sari dan disambut Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser, Senin (8/6/2026). Sejumlah perwira Polda Sumbar juga turut hadir. Andre menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan-tindakan nan menghalang pembangunan, apalagi terhadap proyek nan sangat dibutuhkan masyarakat Sumbar.

"Kedatangan saya hari ini lantaran kita mendengar ada halangan nan dialami oleh Hutama Karya alias HPSL sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Karena itu saya mau memandang langsung kondisi di lapangan dan mendengar penjelasan dari pihak pelaksana proyek," kata Andre.

Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengungkapkan, gangguan terhadap proyek sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya dan berakibat pada keterlambatan pekerjaan. Menurutnya, proyek sempat tertunda sekitar satu separuh bulan akibat persoalan tersebut. Andre mengapresiasi langkah sigap abdi negara kepolisian nan saat itu sukses mengendalikan situasi sehingga pembangunan dapat kembali berjalan.

"Alhamdulillah waktu itu tindak sigap kepolisian bisa menyelesaikan persoalan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Namun, Andre menyayangkan kembali munculnya gangguan pada Sabtu lalu. Berdasarkan info nan diterimanya, kejadian terbaru diduga melibatkan pihak nan sama dengan kejadian sebelumnya, apalagi terdapat sejumlah orang datang ke letak proyek dengan membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap pekerja.

Andre meminta PT Hutama Karya alias HPSL segera mengambil langkah norma dan berkoordinasi dengan kepolisian. Ia mendesak penegakan norma terhadap pihak-pihak anarkis.

"Saya meminta HK segera berkoordinasi dengan polisi untuk membikin laporan. Harus ada penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan tindakan-tindakan pemberontak nan menghalang pembangunan," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.

Andre menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan kronologis nan diterimanya, pihak nan melakukan klaim terhadap lahan tersebut tidak mempunyai dasar kewenangan nan sah atas tanah nan dipersoalkan.

"Apalagi kita sudah mendengar kronologis dari awal sampai akhir. Untuk tanah ini, pelaku atas nama Maimunah tidak punya dasar kewenangan atas tanah tersebut. Sudah saatnya Polda Sumbar mengambil tindakan tegas," katanya.

Menurut Andre, jika persoalan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menjadi preseden jelek bagi pembangunan beragam proyek strategis di Sumatera Barat pada masa mendatang.

Ia mengingatkan bahwa ke depan pemerintah juga bakal membangun sejumlah proyek prasarana berbobot jauh lebih besar, termasuk jalan tol nan nilai investasinya acapkali lipat dibandingkan proyek Flyover Sitinjau Lauik.

"Ini kudu sigap diantisipasi. Nanti bakal ada pembangunan jalan tol nan nilainya jauh lebih besar. Kalau tanah kosong nan tidak ada penghuninya tiba-tiba diklaim seseorang lampau pembangunan dihentikan, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang pada proyek-proyek lain," ujarnya.

Andre juga meminta perhatian unik dari Kapolda Sumbar, Kapolres, Pemerintah Kota Padang, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik melangkah tanpa hambatan. "Saya minta atensi dari Kapolda dan Kapolres. Pemda dan Pemprov juga kudu memberikan perhatian terhadap persoalan ini lantaran jalur Sitinjau Lauik sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti pengarahan Andre Rosiade dengan berkonsultasi ke Polda Sumbar mengenai langkah norma nan bakal ditempuh. Selama ini pihaknya belum membikin laporan resmi lantaran sebelumnya persoalan nan terjadi tetap berada dalam proses konsinyasi dan terdapat agunan penyelenggaraan eksekusi andaikan muncul gangguan.

"Saat itu belum kita laporkan secara norma lantaran sedang dalam proses konsinyasi. Namun sesuai pengarahan Pak Andre, kami bakal berkonsultasi dengan Polda Sumbar dan menyiapkan laporan nan diperlukan," katanya.

Michael menjelaskan, kejadian terbaru berbeda dengan persoalan konsinyasi nan sedang berjalan. Peristiwa tersebut justru telah mengganggu aktivitas proyek dan menakut-nakuti keselamatan pekerja di lapangan.

"Kejadian kedua ini di luar persoalan konsinyasi. Saat itu ada pengukuran nan sedang dilakukan dan beberapa pekerja dihalangi sehingga pekerjaan terhenti. Bahkan ada ancaman terhadap tenaga kerja nan sedang bekerja," ujarnya.

Di sisi lain, Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Objek Vital (Waser Ditpamobvit) Polda Sumbar, AKBP Sumintak, membenarkan bahwa saat kejadian pihak Hutama Karya telah diarahkan untuk membikin laporan ke kepolisian setempat. Saat kejadian terjadi, tim proyek berbareng unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan sedang melakukan pengukuran letak disposal alias area pembuangan tanah hasil pekerjaan proyek.

"Saat itu sedang dilakukan pengukuran letak disposal antara pihak KAN Lubuk Kilangan dengan HK. Kemudian nan berkepentingan datang ke letak dan terjadi gangguan terhadap aktivitas nan sedang berlangsung," katanya.

Untuk mengantisipasi gangguan serupa, Polda Sumbar berencana menambah kekuatan pengamanan di area proyek. "Rencananya bakal ada penambahan personel pengamanan sementara agar aktivitas pembangunan dapat melangkah lebih kondusif dan lancar," lanjutnya.

Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik merupakan salah satu proyek strategis nasional nan diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus transportasi di jalur Padang-Solok, sekaligus mengurangi akibat kecelakaan pada salah satu ruas jalan paling ekstrem di Sumatera Barat. Dengan progres pembangunan nan terus berjalan, Andre Rosiade menegaskan seluruh pihak kudu mendukung penyelesaian proyek tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

(eva/imk)