Ancam Perang Dagang Trump, Pebisnis Inggris Siapkan Senjata Baru

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin upaya Inggris mendesak pemerintah membangun "bazooka perdagangan" ala Uni Eropa demi melindungi kepentingan ekonomi Inggris dari ancaman tarif Donald Trump. British Chambers of Commerce (BCC) menyatakan ketidakamanan ekonomi Inggris saat ini mempertaruhkan pertumbuhan dan lapangan kerja pada Senin (27/04/2026).

"Keamanan ekonomi Inggris nan tidak memadai telah menjadi penghambat pertumbuhan, daya saing, dan kekuatan nasional," ujar Direktur Jenderal BCC, Shevaun Haviland.

Kelompok lobi tersebut mendesak Keir Starmer untuk memimpin perlindungan Inggris dari krisis eksternal akibat pengabaian selama bertahun-tahun oleh pemerintahan sebelumnya. Mereka menilai Inggris perlu membentengi diri dari tekanan kebijakan ekonomi negara lain nan merugikan.

"Pemerintah kudu menambahkan 'bazooka perdagangan' ke dalam penyimpanan senjatanya untuk merespons ancaman pemaksaan ekonomi," tulis laporan resmi BCC tersebut.

Ketegangan geopolitik, akibat Brexit, pandemi, hingga perang di Ukraina dan Timur Tengah membikin perusahaan Inggris menghadapi latar belakang perdagangan dunia nan semakin sulit. Hal ini menuntut adanya tindakan darurat untuk melindungi perusahaan domestik dari kebijakan perdagangan negara lain.

"Lembaga ini betul mengidentifikasi bahwa perdagangan bebas dan setara penting, kami mau memastikan pasar terbuka tidak terdistorsi sebagai senjata," ungkap Menteri Perdagangan, Chris Bryant.

Presiden AS pekan lampau menakut-nakuti bakal memberlakukan "tarif besar" pada Inggris selain mereka membatalkan pajak jasa digital bagi perusahaan teknologi AS. Ancaman ini menjadi pemicu utama dorongan agar Inggris segera memperkuat instrumen pertahanan ekonominya.

"Undang-undang baru kudu mencakup kewenangan bagi menteri untuk menggunakan beragam instrumen, mulai dari bea masuk hingga akses pasar," tegas pihak BCC.

Dalam laporan rekomendasinya, BCC menyebut langkah mendesak diperlukan untuk menghentikan penurunan daya saing Inggris di bumi nan semakin tidak stabil. Salah satu prioritasnya adalah meniru instrumen anti-pemaksaan milik Brussel nan sangat kuat.

"Langkah ini dapat melibatkan pembatasan akses ke program pengadaan publik dan pasar keuangan, serta pembatasan kewenangan kekayaan intelektual," sebut laporan tersebut.

Instrumen milik Uni Eropa tersebut memungkinkan blok tersebut menjatuhkan pembatasan luas pada perdagangan peralatan dan jasa terhadap negara nan melakukan agresi ekonomi. Inggris dinilai perlu mempunyai kekuatan serupa untuk mencegah negara lain melakukan intimidasi kebijakan.

"Kami telah mengambil tindakan dengan memperkuat rantai pasokan untuk mengurangi kerentanan kami terhadap guncangan pasar," tambah Chris Bryant menjelaskan posisi pemerintah.

BCC juga mendesak para menteri mengambil pendekatan kuat terhadap agenda "Made In Europe" agar upaya Inggris tetap berkedudukan dalam rantai pasok Eropa. Mereka meminta peran lebih besar bagi perusahaan domestik dalam pengadaan pertahanan dan pembentukan komite kabinet keamanan ekonomi.

"Baru bulan lampau saya berada di Eropa untuk melobi atas nama upaya sebagai bagian dari kampanye Made in Europe," kata Bryant lagi.

Pihak BCC menekankan bahwa pemerintah kudu bersiap mengambil respons nan lebih berotot di tengah lanskap dunia nan semakin mencekam saat ini. Tanpa itu, posisi ekonomi Inggris bakal terus melemah di mata mitra jual beli globalnya.

"Pemerintah kudu memastikan ada perlindungan nan tepat untuk kepentingan komersial Inggris dalam menghadapi tekanan luar," tulis Haviland dalam pernyataannya.

Langkah Inggris membalas perusahaan sektor jasa AS membawa akibat besar mengingat skala keterlibatan ekonomi Amerika Serikat nan sangat masif di Inggris. AS merupakan mitra jual beli tunggal terbesar nan menyumbang seperlima dari total perdagangan dunia Inggris.

"Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diketahui mempunyai investasi lebih dari 640 miliar pound nan tertanam di wilayah Inggris," tutup laporan tersebut.

(tps/luc)

Add