Analis Kebijakan Publik Bicara Status Bencana Nasional Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia --

Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof Trubus Rahardiansyah mempertanyakan keputusan pemerintah nan hingga sekarang belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kenapa pemerintah dengan kondisi provinsi nan begitu banyak nan mengalami karhutla tidak diangkat, ditetapkan saja sebagai status musibah nasional?" tanya Trubus dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (14/10) malam.

Trubus pun menyebut beberapa syarat untuk penetapan status musibah nasional.

"Di dalam Undang-Undang itu [UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana], Pasal 7 terutama, itu kan di situ misalnya luasnya wilayah nan terdampak, termasuk korban. Korban nan lebih banyak lagi. Korban ini tidak hanya manusianya, tapi juga termasuk satwa, termasuk lingkungan nan rusak," ujar Trubus.

Padahal, dengan penetapan status ini, Trubus menyebut penanganan dapat dilakukan dengan lebih terkonsentrasi, cepat, dan terintegrasi.

Tuntutan nan sama juga telah tercantum pada daftar delapan tuntutan nasional nan diunggah pada IG Konten Kreator Virdian Aurellio. Dalam unggahan @virdian_, Minggu (3/10) lalu, tuntutan pertama nan disampaikan adalah mengenai penetapan karhutla sebagai musibah nasional.

Ketika menghadiri program Head to Head with Elvira, Virdian menyebut ada tuduhan nan dilontarkan orang tidak dikenal di sosial media nan menyebut bahwa tuntutan ini bermaksud untuk membikin gambaran jelek untuk Indonesia. Padahal, dia mengaku justru mendapatkan inspirasi soal tuntutan ini dari Prabowo sebelum menjabat sebagai Presiden RI.

"Tuntutan saya ini terinspirasi dari seorang oposisi hebat, tahun 2015, namanya Presiden Prabowo Subianto nan kali ini menjadi presiden, nan mengatakan bahwa semestinya musibah kabut ini menjadi musibah nasional," jelasnya.

Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Wibawa Satria pun buka bunyi mengenai tuntutan untuk penetapan status karhutla sebagai musibah nasional. Ia mengaku pemerintah selalu menganggap orang nan mengusulkan tuntutan ini merupakan orang nan betul-betul mau menyelamatkan masyarakat dari kabut asap.

"Jadi, tidak pernah rasanya di media sosial itu kita lihat jika orang mengkritik Karhutla itu motifnya kebencian. Selalu motifnya kemanusiaan, agar ini masalah ini sigap selesai," kata Hariqo.

Namun, dia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai apakah pemerintah ke depannya bakal menetapkan karhutla sebagai musibah nasional. Melainkan, Hariqo mengaku upaya pemerintah sudah maksimal dalam menangani karhutla.

"Ada 69.000 personil nan sudah diturunkan di lapangan. Kemudian 49 pesawat, kemudian juga ada operasi darat, ada operasi udara. Apapun silahkan dikritik apakah ada, baik keterbukaan anggaran, apakah ada korupsi di dalam penanganan bencana, masyarakat bebas untuk mengkritik," jelasnya.

(mou/isn)