43 menit yang lalu
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyatakan siap buka-bukaan terhadap penegak norma mengenai dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026.
Pensiunan polisi reserse dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua itu menyatakan mau menjadi Justice Collaborator (JC) alias saksi nan bekerja sama dalam kasus tersebut.
Diketahui, dalam perkara ini Sony telah menunjuk Krisna Murti sebagai pengacaranya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Krisna mengatakan keputusan Sony menjadi JC dilakukan untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Langkah ini, kata dia, sekaligus membantah bahwa Sony adalah otak dari praktik jual beli titik SPPG untuk program MBG.
"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP [berita aktivitas pemeriksaan] di Kejaksaan," kata Krisna kepada wartawan, Jakarta, Kamis (4/6).
Krisna menyebut Sony siap membuka nama-nama besar nan diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, Krisna belum mengungkap identitas nama nan dimaksud.
"Menurut pengguna saya nan jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan pelaksana dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," ucap dia.
Permohonan JC sudah masuk Kejagung
Lebih lanjut, disampaikan Krisna, surat permohonan sebagai JC segera dikirim secara resmi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia berambisi langkah ini bisa mengungkap kasus ini secara tuntas.
"Pada waktunya nama-nama tokoh nan terlibat bakal kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," ujarnya.
Sebelumnya Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG.
Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan program MBG semestinya dikelola oleh yayasan nan terafiliasi dengan sekolah penerima.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG nan ditunjuk lantaran mempunyai hubungan dengan petinggi BGN. Kata Syarief, yayasan itu sejatinya juga tidak mempunyai syarat untuk menjadi mitra SPPG.
"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh kerabat DH, kerabat SS, dan kerabat LP," ujarnya.
Tulisan tangan pada secarik kertas berisi ccapan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, kepada Nanik S Deyang yang sekarang jadi Kepala BGN. (Tangkapan layar instagram @sonysonjayabd)
Dadan, Sony, dan Lodewyk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu (4/6) alias sehari setelah mereka dicopot Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/6).
Sehari setelah pencopotan itu, pada Rabu pagi, tim Kejagung bergerak menggeledah instansi BGN di Jakarta Pusat dan sejumlah tempat lain. Tim interogator juga memeriksa Dadan, Sony, dan Lodewyk di markas Kejagung.
Lalu, pada Rabu sore, Dadan dkk telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam rangka investigasi di Rutan Salemba oleh Kejagung.
Merespons pencopotan hingga penetapan tersangka Dadan dkk, Prabowo mengaku sedih. Sebagai pengganti Dadan, Prabowo mengangkat Nanik S Deyang--yang semula Wakil Kepala BGN--jadi Kepala BGN. Lewat unggahan akun instagram, Sony Sonjaya menulis tangan ucapan selamat untuk Nanik.
"Saya sebetulnya, hari ini, saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam dalam keadaan sedih. Karena, saya terpaksa mengganti orang-orang nan saya, sebenarnya nan saya sayangi, orang nan saya percaya, orang nan saya berikan tugas untuk negara nan sangat berat," ujar Prabowo saat memberi pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu.
Acara itu dihadiri ribuan peserta nan terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program
"Saya tidak mau banyak komentar, lantaran mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, kelak seolah saya mempengaruhi," sambungnya.
Prabowo mengaku sudah beberapa waktu terakhir dirinya mendapatkan laporan soal indikasi penyelewengan dari ketua di BGN. Oleh lantaran itu, dia mengaku mengkroscek laporan itu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Jadi saya waktu dapat laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga kepala PPATK dan pejabat lain, tolong saya dapat laporan tentang BGN ini," kata dia.
(tim/kid)
Add
as a preferred source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·