Alasan Bos BGN soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik: Untuk Jangkau Daerah Sulit

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal argumen pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan berdasar pengadaan motor listrik bermaksud menunjang operasional di daerah-daerah nan susah dijangkau. Pengadaan motor listrik menjadi sorotan lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

"Ini kan untuk menjangkau daerah-daerah nan sangat sulit, jangkau desa-desa. Ini untuk nunjang operasional," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Dadan menjelaskan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.600-an dari sasaran 24.400 nan dananya berasal dari anggaran tahun 2025. Namun dia memastikan tidak ada anggaran serupa untuk tahun 2026.

Harga pasaran satuan motor tersebut adalah Rp 52 juta, namun BGN membelinya di nilai Rp 40 jutaan. Menurutnya motor tersebut bakal disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di daerah-daerah sulit.

"Kita distribusikan kelak secara nasional untuk seluruh orang pada SPPG di wilayah nan sulit," tutur Dadan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa pengadaan motor untuk SPPG berasal dari anggaran tahun 2025. Purbaya mengaku baru tahu belakangan dan menyebut sudah memotong anggaran mengenai pengadaan tersebut.

"Tahun lampau itu rupanya, tahun ini nggak ada. Kita baru tahu belakangan, udah dipotong anggarannya jika nggak salah, saya kudu tanya Dirjen Anggaran lagi," sebut Purbaya.

Saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui pengadaan tersebut, Purbaya mengaku tidak tahu. Sebelumnya, Purbaya menilai anggaran BGN harusya diprioritaskan untuk pengadaan makanan.

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut. Menurtnya, setiap anggaran kementerian/lembaga merupakan bagian dari perencanaan.

"Kan begini semua penganggaran tentu kan bagian dari perencanaan ya, BGN juga sama, pemerintah pasti mengetahui perihal tersebut. Hanya memang dalam pelaksanaannya tentunya disesuaikan dengan kondisi-kondisi berkenaan dengan perihal tersebut izinkan kami koordinasikan lebih baik lagi," tutup Prasetyo.

(ily/ara)