Aksi Tim Dukcapil, 6 Hari Pulihkan 11.225 Dokumen Warga Pascagempa NTT

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons gempa bumi nan mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8) dengan menerjunkan enam tim guna memulihkan total 11.225 arsip kependudukan warga.

Keenam tim itu mendatangi tujuh kabupaten Manggarai Timur, Manggari Barat, Nagekeo, Manggarai, Ende, serta Ngada dan Sikka. Selama tujuh hari, mereka memproses ulang ribuan arsip kependudukan penduduk secara langsung di posko-posko pengungsian.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan, Tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT bertindak menggunakan skema jemput bola, komplit dengan peralatan pendukung seperti perangkat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, hingga perangkat Starlink.

"Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu kewenangan masyarakat atas arsip kependudukan," ujar Teguh.

Langkah jemput bola ini terbukti berhasil. Lansia, ibu-ibu nan mengurus akta kelahiran, hingga penyandang disabilitas memenuhi 'kantor' dadakan Ditjen Dukcapil untuk menerima kembali kewenangan mereka.

Di lapangan, petugas kudu bolak-balik antarposko, kadang menembus perjalanan nan ekstrem lantaran jalanan nan berkelok-kelok tajam dan kondisi jalan bervariasi mulai dari hotmix, jalanan rusak, dan jalan berbatu, sembari tetap waspada terhadap gempa susulan nan tetap terus terjadi.

Situasi ini pun mendapat apresiasi, seperti dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta psikolog sekaligus pemerhati anak Kak Seto, nan mengunjungi letak pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, pada Selasa (25/8).

Sebagai pintu masuk untuk mendapatkan support sosial, jasa kesehatan, hingga memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah, dokumen-dokumen kependudukan mempunyai urgensi untuk segera dipulihkan, lantaran .

Seluruh proses publikasi kembali arsip nan lenyap alias rusak akibat musibah ini tidak memungut biaya sepeser pun. Teguh menegaskan, identitas setiap penduduk negara tidak boleh sampai lenyap begitu saja.

"Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara kudu membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," tutup Teguh.

(rea/rir)