Airlangga: PT DSI Targetkan Operasi Penuh Januari 2027

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan hasil rapat Dewas BPI Danantara, Senin (15/6/20226).(MI/Naufal Zuhdi)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil rapat Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nan berjalan di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6). Rapat tersebut secara unik membahas laporan keahlian pengelolaan aset, strategi investasi, hingga kesiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Airlangga menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah memastikan PT DSI dapat beraksi secara penuh pada awal tahun depan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sumber daya strategis nasional.

“Pertama tentu pelaporan mengenai dengan keahlian Danantara. Baik itu nan mengenai dengan asset management, investasi, kemudian juga dilaporkan mengenai dengan DSI. DSI juga tadi menjadi bahan pembahasan lantaran diharapkan per 1 Januari 2027 sudah bisa beraksi secara lengkap,” ujar Airlangga usai pertemuan, Senin (15/6).

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa rapat Dewas kali ini belum membahas penambahan komoditas baru nan bakal dikelola oleh DSI. Menurutnya, konsentrasi saat ini adalah mematangkan struktur nan ada, sementara penambahan sektor komoditas merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberlakukan tanggungjawab bagi perusahaan pengekspor Sumber Daya Alam (SDA) untuk melaporkan aktivitas ekspornya kepada PT DSI sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini bermaksud memperkuat validitas info komoditas strategis dan menjaga stabilitas devisa negara.

Sistem pelaporan tersebut sekarang telah terintegrasi melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pada tahap awal, sistem pelaporan satu pintu ini difokuskan pada tiga komoditas utama, ialah batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi).

Implementasi ini menandai periode transisi krusial dalam pengawasan ekspor nasional. Pemerintah berambisi integrasi info melalui PT DSI dapat memberikan gambaran nan lebih jeli mengenai arus komoditas unggulan nan menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia. (Z-10)