Airlangga Lapor Prabowo WFH Sehari dalam Seminggu Lanjut 2 Bulan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kebijakan Work From Home (WFH) sehari setiap minggu bakal dilanjutkan dua bulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, kebijakan ini ditetapkan selama dua bulan sejak April 2026.

WFH sehari setiap minggu dilakukan dalam rangka menghemat daya lantaran kondisi pasokan daya nan terancam lantaran kondisi geopolitik dunia.

"Soal kebijakan paket mengenai dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga bakal dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," beber Airlangga usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah juga menyiapkan beberapa insentif dan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.

"Dan selain itu juga ada beberapa insentif nan sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II bisa bergerak," lanjut Airlangga.

Laporan Soal DHE-Ekspor Lewat BUMN

Airlangga melaporkan juga mengenai rencana penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) nan berjalan tanggal 1 Juni, dan juga penyelenggaraan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy nan dilaksanakan oleh BUMN khusus, PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Dia melaporkan ke Prabowo soal instrumen izin dari kebijakan tersebut bakal kelar dalam waktu dekat, dipastikan semua kelar sebelum 1 Juni 2026 alias pada masa transisi kebijakan ekspor via BUMN khusus.

"Nah, tadi kami laporkan bahwa beragam instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga bakal disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu bakal diselesaikan," bebet Airlangga.

Dia juga melaporkan soal sosialisasi dua kebijakan itu bakal dilakukan sore ini kepada pelaku usaha. Pihaknya bakal mengumpulkan semua pelaku upaya di kantornya untuk sosialisasi kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN.

"Kemudian nan kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga bakal dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi nan mengenai mengetahui kebijakan nan bakal dibuat oleh pemerintah," pungkas Airlangga.

(hal/ara)