Airlangga Bawa Pesan Mendagri ke Prabowo, Ini Isinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyimpan angan agar pemerintah wilayah (pemda) nan berprestasi dalam memperluas akses finansial masyarakat diberikan insentif.

Harapan Mendagri ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di depan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).

Airlangga mengatakan, usulan tersebut merupakan titipan dari Mendagri nan berambisi adanya penghargaan bagi Pemda dengan keahlian baik dalam mendorong akses finansial di daerah.

"Kami berterima kasih kepada Pemda dan tentu andaikan Pemda berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif. Karena ini titipan dari Pak Mendagri," ujar Airlangga.

Dia mengungkapkan, Mendagri sebelumnya mau menyampaikan usulan tersebut melalui Menteri Keuangan. Namun, Airlangga mengatakan permintaan itu perlu disampaikan terlebih dulu melalui dirinya.

"Pak Mendagri mau bicara lewat Menkeu, tapi katanya kudu lewat saya dulu. Walaupun tadi saya ada rapat dengan Menkeu, tapi ini belum saya sampaikan," katanya.

Airlangga selanjutnya meminta pengarahan Presiden agar program ekspansi akses finansial wilayah terus mendapat dukungan. Menurutnya, pemberian insentif kepada Pemda berprestasi diharapkan dapat meningkatkan semangat pemerintah wilayah dalam menjalankan program tersebut.

Dalam paparannya, Airlangga juga mengungkapkan penyaluran angsuran di wilayah tetap didominasi sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Jawa Tengah mencatat penyaluran angsuran sebesar Rp45,46 triliun alias nyaris 17% dari total nan dipaparkan. Selanjutnya, Jawa Timur mencapai Rp41,84 triliun alias 16,32%, sedangkan Jawa Barat sebesar Rp27,76 triliun alias sekitar 10%.

Di luar Jawa, Sumatera Utara mencatat penyaluran angsuran sebesar Rp14,8 triliun alias 5,7%, sementara Sulawesi Selatan mencapai Rp14,5 triliun alias 5,68%.

Pemerintah juga berupaya memperluas akses pembiayaan ke wilayah Indonesia timur. Penyaluran angsuran di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar Rp2,65 triliun, Maluku Rp1 triliun, dan Papua Rp1,76 triliun.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]