AHY Sebut Penyalahgunaan Lahan hingga Sampah Jadi Pemicu Utama Banjir

Menko AHY (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penyalahgunaan lahan serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi aspek utama penyebab banjir di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Hal itu disampaikan AHY saat kunjungan ke Inlet Sodetan Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, banyak wilayah resapan air nan beranjak kegunaan akibat tata ruang wilayah nan tidak dipatuhi dengan baik.

"Penyalahgunaan lahan, rencana tata ruang wilayah nan tidak dipedomani dengan baik, inilah nan mengakibatkan wilayah resapan air menjadi berkurang drastis dan ketika terjadi cuaca alias hujan ekstrem itu menyebabkan air luber dan menggenang dan banjir, nan itu mengakibatkan musibah bagi masyarakat nan ada di sekitar wilayah aliran sungai," ungkapnya.

Ia menjelaskan, persoalan banjir kudu ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain ancaman kiriman air dari wilayah atas, area pesisir juga menghadapi tekanan akibat kenaikan permukaan air laut nan dipicu pemanasan global.

"Sering kali masyarakat di sekitar Jabodetabek mendapatkan dua tekanan, atas apa nan terjadi di hulu tapi juga apa nan terjadi di hilir. Inilah nan kemudian beberapa saat nan lampau kami juga membicarakan gimana membangun perlindungan pantai di Pantura," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan beragam solusi infrastruktur. AHY menyebut pembangunan bendungan, termasuk waduk kering di Ciawi dan Sukamahi, serta normalisasi sungai menjadi langkah krusial dalam pengendalian banjir.

Menurutnya, kapabilitas sungai juga perlu ditingkatkan agar bisa menampung debit air lebih besar. Saat ini kapabilitas aliran nan ada dinilai tetap jauh dari kebutuhan ideal.

"Kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi jangan sampai terjadi pendangkalan. Lebarnya pun kudu ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik dari kondisi existing hari ini hanya sekitar dua ratus meter kubik per detik. Ini perlu penanganan infrastruktur," sebutnya.