AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang untuk Selamanya

Jakarta -

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik nan sempat mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, perihal itu menjadi pelajaran nyata jika Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa kerakyatan kudu kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi kewenangan rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan ialah pada saat 10 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden, semua melangkah dengan tenteram dan kerakyatan terjaga. Dia pun mengingat jika kekuasaan bukan untuk selamanya melainkan ada batasnya sehingga ruang kerakyatan tetap kudu dijaga.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan tenteram dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu," jelas AHY.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, kedudukan ada waktunya, pemilu mempunyai siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Ingatkan Kader Tak Minta Perlakuan Istimewa di Hadapan Hukum

AHY juga mengingatkan kadernya agar tak sekali-kali meminta perlakuan spesial jika berhadapan dengan hukum. AHY mengatakan, semua orang kudu diperlakukan sama dihadapan hukum.

"Setiap penduduk negara kudu mendapatkan perlakuan nan sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat bakal susah menerima andaikan norma tidak bertindak sama," ujarnya.

"Hukum tidak boleh berubah lantaran nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaa. Prinsip itu kudu dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan spesial di hadapan hukum," lanjutnya.

AHY juga meminta kadernya tak memberi pembelaan hanya lantaran merasa orang nan bersalah sebagai kawan. Kadernya juga dilarang olehnya untuk menyerang pihak nan dianggap sebagai musuh politik.

"Kita tidak boleh memihak nan salah hanya lantaran dia kawan, dan jangan menyerang nan betul hanya lantaran dia lawan," tuturnya.

(kuf/lir)