Ada 40 Ribu Siswa Belum Dapat KJP, Pramono Minta Disdik Jakarta Jemput Bola

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tetap ada 40.166 peserta didik nan tercatat berkuasa menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), tetapi belum mengurus support tersebut. Pramono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjemput bola.

"Di samping itu, terdapat ada kurang lebih dari info BPS dan juga dari info nan kami miliki, ada kurang lebih 40.166 anak nan berkuasa menerima tapi tidak mau mengurus untuk menerima," kata Pramono di area Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Pramono mengatakan langkah tersebut dilakukan agar anak nan memenuhi kriteria penerima tidak kehilangan kewenangan mendapatkan support pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta. Pramono memastikan peserta didik tersebut nantinya dapat dimasukkan ke KJP tahap 2 gelombang kedua andaikan memenuhi persyaratan dan melengkapi arsip nan dibutuhkan.

"Kalau kemudian nan berkepentingan mau dan kemudian memenuhi syarat dan menyampaikan semua persyaratan, maka nan berkepentingan bakal diumumkan dalam tahap dua gelombang dua," jelasnya.

"Sehingga kami, saya memerintahkan kepada Dinas Pendidikan, ada Bu Kadis, untuk nan seperti ini disisir, disampaikan kepada nan berkepentingan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menyediakan KJP untuk mereka," imbuhnya.

Dia menegaskan kebijakan dua gelombang ini dibuat untuk mencegah peserta didik nan sebenarnya berkuasa mendapatkan KJP justru kehilangan support akibat perubahan data, termasuk perubahan desil.

"Jangan sampai ada nan berkuasa untuk menerima, tetapi lantaran adanya perubahan desil dan sebagainya sehingga tidak menerima," ujarnya.

Pramono juga mengimbau penduduk nan merasa memenuhi kriteria penerima KJP untuk menghubungi call center Pemprov DKI Jakarta alias berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

"Yang berkuasa mendapatkan bakal kehilangan haknya untuk menerima KJP dari Pemerintah DKI Jakarta," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menetapkan 661.209 peserta didik sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 tahun 2026. Total anggaran nan disiapkan mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.

(bel/wnv)