98 Resolution Network: Kasus BGN Bukti Prabowo Zero-Tolerance Berantas Korupsi

Jakarta - Aktivis 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto nan menindak tegas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Aktivis 98 Resolution Network menilai langkah tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen Prabowo memberantas korupsi dan penyelewengan kekuasaan tanpa pandang bulu.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala corak penyelewengan kekuasaan, khususnya mengenai tindakan tegas norma di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, dalam keterangan tertulis nan dikutip, Kamis (4/6/2026).

Agus menekankan program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai langkah berani Presiden dalam memberantas korupsi menjadi bukti bahwa mantan Menteri Pertahanan itu tidak bakal membiarkan agenda strategis pemerintahan dicederai oleh kepentingan pribadi alias kelompok.

"Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan nan bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," ucap Agus.

98 Resolution Network juga menyatakan ketegasan Prabowo dalam menindak penyelewengan kekuasaan ini mempunyai benang merah sejarah nan kuat dengan cita-cita Reformasi 1998. Menurut Agus, lebih dari dua dasawarsa lalu, bangsa ini bermufakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan satu mandat utama: mengikis praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), demi mewujudkan pemerintahan nan bersih (clean governance) dan berkeadilan sosial.

"Apa nan kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," ucap Agus.

Selain itu, Agus mengatakan langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di era ini tidak mengenal tebang pilih. Dia menegaskan siapa pun nan berani menyentuh kewenangan rakyat bakal berhadapan dengan hukum.

"Reformasi 98 menuntut agar petunjuk rakyat dikembalikan kepada rakyat, dan setiap rupiah anggaran negara kudu dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan publik," jelasnya.

Agus menyampaikan, langkah norma ini membuktikan bahwa semangat 98 tidak pernah padam. Menurutnya, spirit beralih bentuk menjadi komitmen pelaksana nan kokoh di bawah komando Presiden Prabowo.

Agus menyampaikan BGN dibentuk dengan mandat suci nan bergesekan langsung dengan rencana hidup generasi masa depan Indonesia. Hal ini, kata Agus, merupakan fondasi utama untuk melahirkan generasi nan cerdas, kompetitif, dan siap membawa Indonesia bersaing di panggung global.

"Hukum di Indonesia tegak lurus, tanpa pandang bulu, dan tidak ada ruang bagi siapa pun untuk mengorbankan kewenangan anak-anak Indonesia. Ketika kita berbincang tentang gizi anak-anak kita, kita sedang berbincang tentang nasib bangsa ini dua puluh alias tiga puluh tahun ke depan," ujar Teddy.

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memahami perihal tersebut. Ia menegaskan Presiden tidak bakal menoleransi ego sektoral, keserakahan pribadi, alias kepentingan kelompok.

"Kepentingan pribadi kudu dinomorduakan, dan kepentingan rakyat serta bangsa kudu diutamakan oleh para pejabat di Indonesia. Jangan sampai program Presiden Prabowo Subianto jadi arena keserakahan pribadi," kata Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan langkah taktis nan diambil oleh Presiden Prabowo ini menjadi preseden baik sekaligus babak baru dalam sejarah reformasi birokrasi di tanah air. Agus mengapresiasi Prabowo nan mempraktikkan filosofi kepemimpinan nan membersihkan lembaga dari pucuk ketua tertinggi demi menjamin kesehatan organisasi di bawahnya.

"Ini adalah sebuah sistem peringatan awal (early warning system) nan nyata, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penyalahgunaan kekuasaan bakal berhadapan langsung dengan hukuman norma nan tegas dan tanpa kompromi," terang Agus Teddy.

Menurut dia, sikap responsif ini juga memperlihatkan koordinasi nan sangat solid dan selaras antara lembaga pelaksana dengan abdi negara penegak hukum.

"Transparansi proses ini justru meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mengembalikan wibawa negara di mata rakyat dan bumi internasional-sebuah suasana demokratis nan bersih, nan dicita-citakan oleh para pejuang reformasi silam," ujar Agus. (knv/fjp)