1 hari yang lalu
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai agenda demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta mengenai pemberantasan korupsi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Haris menduga ada kekuatan senyap nan mendaur ulang tindakan Agustus 2025 jelang tindakan terkini.
"Sebetulnya tindakan massa tanggal 27 Agustus 2026 nan menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor tetap sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo," kata Haris kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Haris, Prabowo telah bertindak sangat mendasar melampaui tuntutan aktivitas massa, mencegah kebocoran kekayaan negara hingga menyita aset korupsi oligarki tambang, hutan, dan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga mengenai aspirasi nan berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak norma nan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri," jelas Haris.
Melalui ketua nan baru, Haris menilai tata kelola MBG nan dikritik oleh sejumlah pihak pada saat ini secara berjenjang sedang mengalami perbaikan sangat signifikan.
Namun, Haris menilai pilihan tindakan tanggal 27 Agustus 2026 itu terasa sangat provokatif. Menurut Haris, ada kekuatan senyap nan terobsesi mendaur ulang tindakan Agustus 2025 nan meninggalkan duka atas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, serta kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah pejabat.
"Ada indikasi fatamorgana politik pada segelintir kekuatan senyap nan melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi aktivitas massa. Mereka mau menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo," tegas Haris, nan pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja ditumpangi untuk tujuan memprovokasi kemarahan driver ojol dan rakyat luas untuk melakukan pembangkangan sosial.
"Namun, kami percaya kawan-kawan organisasi driver ojol tidak bakal terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver ojol. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi organisasi driver ojol," lanjut Haris.
Dalam kesempatan ini, Haris mengingatkan mengenai teknik 'information laundering', ialah pencucian dan daur ulang disinformasi nan dipakai untuk menebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat. Haris menduga kekuatan senyap tersebut sedang bekerja menggunakan teknik tersebut untuk memanaskan situasi menjelang tindakan massa 27 Agustus 2026.
Menurut Haris, teknik 'information laundering' adalah proses ketika disinformasi alias buletin tiruan nan diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial dicuci sehingga tampak kredibel, dengan langkah disebarkan melalui saluran media arus utama alias media mainstream.
"Disinformasi dan buletin tiruan adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian info adalah teknik nan digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan buletin tiruan tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran," jelas Haris nan merupakan aktivis 98 UGM Yogyakarta.
Menurut Haris, tanpa teknik information laundering, disinformasi dan hoaks bergerak terbatas pada ruang-ruang marginal di akun-akun media sosial.
"Jika kita cermati, laundering info alias pencucian info telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah," ujar Haris.
"Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi nan sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir", sambung Haris.
Namun, menurut Haris, kampanye destabilisasi nan dilancarkan tersebut seumpama pungguk merindukan bulan. Karena, obsesi sejumlah master ekonomi nan memproyeksikan rupiah bakal runtuh hingga Rp 25.000 terhadap USD, justru terbalik rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan.
Selain itu, menurut Haris, pidato Prabowo pada tanggal 14 Agustus 2026 di hadapan MPR/DPR/DPD telah memaparkan info pencapaian program selama dua tahun memerintah. Namun, Haris tidak memungkiri, kebenaran bahwa tetap banyak masalah rakyat nan belum teratasi.
"Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, aktivitas sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan," tutup Haris.
Lihat juga Video: Wilsen Willim, Bereksperimen Melalui Kain Tenun Daur Ulang
(rfs/imk)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·